Periksa Aliran Dana Orang Dekat Muhaimin

Secara terpisah, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengatakan, PPATK tidak menemukan adanya transaksi mencurigakan dan aliran dana ke rekening Rustini dan adik ipar Muhaimin.

Lihat dari hulu

Sekretaris Jenderal Sekretaris Bersama Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan, Sabtu, menyatakan, kasus suap di Kemnakertrans berkaitan dengan infrastruktur kawasan transmigrasi yang dialokasikan pada dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID). Karena itu, penyuapan dana itu harus dilihat dari hulu, yakni kebijakan anggaran.

DPPID ini baru muncul pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan 2011, tertera pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No 10 tentang APBN 2011. Pada Pasal 27 Ayat 11 disebutkan, DPPID dialokasikan sebesar Rp 6,31 triliun: untuk infrastruktur pendidikan Rp 613 miliar, infrastruktur kawasan transmigrasi Rp 500 miliar, dan infrastruktur lain Rp 5,2 triliun. Dalam UU tak diuraikan alokasi untuk infrastruktur yang lain.

Namun, dari hasil penelusuran Fitra ke suatu daerah, terdapat 11 bidang infrastruktur lain, seperti kesehatan, jalan, irigasi, sanitasi, dan sarana pemerintah daerah, ”Terjadinya penyuapan dana ini harus dilihat dari hulu, kebijakan anggaran. Ada beberapa masalah dalam alokasi dana transmigrasi ini,” katanya.

Selain dalam bentuk transfer daerah (DPPID), infrastruktur transmigrasi juga dialokasikan dalam Tugas Pembantuan dengan alokasi Rp 469,4 miliar, di antaranya untuk jalan permukiman, sanitasi, dan jamban. Dana itu berpotensi tumpang tindih. Menurut Yuna, secara umum, dana penyesuaian infrastruktur dari awal sarat masalah.

Oleh karena itu, pada akhir Agustus 2011, Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat mengajukan uji materi terhadap UU APBN-P Nomor 11 Tahun 2011 ke Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan dugaan suap dan korupsi, Koordinator Bidang Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Ade Irawan menyatakan, selama ini aktor suap dan korupsi yang terkuak hanya di level pengusaha dan birokrat teknis, tidak pernah terungkap hingga elite birokrat dan politisi. ”Jika tidak dibongkar ke akar- akarnya, pemberantasan korupsi tidak ada artinya,” kata Ade Irawan. (NWO/FAJ/LOK)