Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutanto: Enggak Benar yang "Gitu-gituan" Lah

Kompas.com - 06/09/2011, 15:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kepala Polri Jenderal (Purn) Sutanto yang saat ini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara membantah bahwa polisi telah mendanai beberapa aksi yang dilakukan organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam.

Hal ini disampaikan Sutanto kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/9/2011). "Enggak benar yang gitu-gituan lah. Tidak ada yang gitu-gitu. Tidak pernah ada yang membiayai FPI," kata Sutanto singkat ketika diminta konfirmasi terkait isi kawat diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang dikirimkan ke Washington DC. Isi kawat diplomatik ini dibocorkan Wikileaks.

Seperti diwartakan, Wikileaks membocorkan sejumlah dokumen rahasia Amerika Serikat yang memaparkan mengenai hubungan antara polisi dan ormas Front Pembela Islam (FPI).

Bocoran rahasia yang diungkapkan Wikileaks itu menyebutkan bahwa sejak lama polisi di Indonesia telah memanfaatkan FPI sebagai attack dog mereka untuk berbagai kepentingan.

Walaupun sebenarnya bocoran itu bukanlah hal yang baru, dalam informasi yang diungkapkan Wikileaks itu dipaparkan sejumlah informasi detail mengenai hubungan antara polisi dan FPI.

Salah satu informasi rahasia yang diungkapkan Wikileaks menyebutkan bahwa seorang pejabat senior di Badan Intelijen Negara (BIN), Yaya Asagaf, memiliki "kedekatan yang cukup" dengan sejumlah tokoh di FPI.

Karena itulah ia kemudian bisa memberi peringatakan kepada pejabat Kedubes AS di Jakarta bahwa Kedubes AS akan diserang oleh FPI pada 19 Februari 2006 silam lantaran pemuatan kartun Nabi Muhammad di sebuah media di AS.

Di dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa Sutanto, yang saat itu menjabat kapolri, mendanai aksi FPI. Namun, jenderal bintang empat tersebut menghentikan aliran dana setelah mengetahui adanya kebocoran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com