Membasmi Mafia Anggaran
Kuatnya sindikat mafia anggaran juga disebabkan tumpang tindihnya kewenangan DPR. Badan Anggaran, misalnya, begitu berkuasa menentukan ke mana alokasi dan berapa besaran anggaran, baik penerimaan maupun pengeluaran. Lebih keterlaluan lagi, Badan Anggaran DPR ikut pula menentukan perusahaan- perusahaan yang melaksanakan sejumlah proyek.
Sudah pasti semua ini memudahkan adanya penyimpangan anggaran. Padahal, menurut Pasal 107 UU No 27 Tahun 2009, Badan Anggaran hanya berwenang membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan Komisi. Bahkan, periode 2004-2009 forum untuk menentukan anggaran DPR hanya berupa panja.
Dalam kasus alokasi Dana Percepatan Infrastruktur Daerah, Badan Anggaran telah melewati kewenangan dengan menentukan kriteria daerah penerima dari 424 daerah menjadi 289 daerah, tetapi alokasi anggaran tetap, Rp 7,70 triliun. Bahkan, Menteri Keuangan pun tidak berdaya meski putusan Badan Anggaran tidak jelas dasarnya.
Tidak hanya anggaran yang bisa dimainkan oleh sindikat mafia di DPR. Proses seleksi pejabat publik pun bisa menjadi lahan uang yang melimpah. Kasus dugaan suap Deputi Gubernur Senior BI yang menjerat puluhan anggota DPR jadi bukti. Aliran dana selain masuk ke kantong pribadi juga ke kas partai politik. Kasus terbongkar karena ada anggota melapor ke KPK.
Lebih jauh lagi, mafia anggaran secara tidak langsung juga akan memengaruhi proses seleksi calon pimpinan KPK ke depan. Melalui Komisi III DPR, jaringan mafia anggaran diduga akan mencegah beberapa pendekar antikorupsi lolos menjadi komisioner KPK. Upaya tersebut akan terbukti jika ternyata DPR tidak memilih sesuai dengan rekomendasi penilaian panitia seleksi, yaitu paket 1-4.
Memang cukup sulit untuk membongkar mafia anggaran, apalagi jika muaranya adalah pendanaan partai politik. Kejahatan itu perlu dilawan dengan upaya yang sistematis, yaitu memperbaiki keuangan parpol, mengurangi dominasi DPR dalam pengelolaan anggaran dan pemilihan pejabat publik, serta mendorong penegakan hukum.
Terpopuler
Now Trending
