Moratorium Penerimaan PNS Terlambat

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso menilai, kebijakan penundaan atau moratorium penerimaan pegawai negeri sipil yang diambil pemerintah sudah terlambat. Pasalnya, jumlah PNS sudah telanjur banyak sehingga melebihi kebutuhan.

"Moratorium ini agak terlambat karena sekarang jumlah pegawai negeri, terutama di daerah-daerah, sudah membengkak," katanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2011).

Banyaknya jumlah PNS itu pun membuat Priyo khawatir negara berubah menjadi negara PNS atau negara birokratis. Apalagi, anggaran untuk belanja pegawai setiap tahun terus membengkak hingga di luar batas keseimbangan.

Pembengkakan itu tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga di daerah-daerah. Lebih dari separuh anggaran habis untuk membiayai belanja pegawai.

Oleh karena itu, Priyo menyambut baik keputusan pemerintah melakukan moratorium penerimaan PNS. "Walaupun terlambat, DPR menyambut gembira. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali," ujarnya.

Menurut dia, moratorium itu penting untuk menata serta mengefektifkan sistem kepegawaian. Dengan demikian, diharapkan PNS benar-benar berfungsi sebagai pelayan masyarakat, bukan penguasa pemerintahan.