Jangan Terjebak Sinetron Nazaruddin!

Kompas.com - 24/08/2011, 17:28 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch Febri Diansyah mengungkapkan publik jangan terpancing dan terpengaruh dengan siasat-siasat yang tengah dirancang Nazaruddin dan pihak kuasa hukumnya. Pasalnya, kata Febri, belakangan terlihat setelah tertangkap, Nazaruddin dan kuasa hukumnya cenderung menggelontorkan isu-isu yang tak substansial terkait kasus.

Seperti yang ia ungkapkan pada media massa saat pelariannya. Hal ini terkesan untuk membelokkan fakta-fakta yang tengah berjalan dalam proses hukum.

"Kita jangan terjebak pada siasat dan sinteron yang didesain oleh pihak Nazaruddin atau pengacaranya. Pihaknya tidak pernah bicara substansi. Yang ada adalah, dimunculkan isu-isu seperti soal penasehat hukum yang ternyata tak memiliki surat kuasa, soal cuci otak, mogok makan Nazaruddin, dan surat cinta Nazaruddin untuk Presiden. Kita jangan terjebak dengan ini," ujar Febri dalam diskusi "Kasus Nazaruddin, Ujian Terakhir Pemberantasan Korupsi" di Gedung DPD RI, Rabu (24/8/2011).

Menurutnya, tidak semua pernyataan Nazaruddin selama ini bisa dijadikan patokan utama untuk membongkar kasus-kasus dugaan korupsi. Hal ini karena, ia tidak konsisten serta hanya menyasar orang-orang tertentu. Padahal ia dihadapkan pada 35 kasus dugaan korupsi.

"Keterangannya cenderung tidak konsisten. Hanya menyasar aktor-aktor tertentu dan tidak semua kasus disebut Nazar. Padahal KPK bilang ada 35 kasus. Jadi pernyataan Nazaruddin harus menjadi pintu masuk untuk publik lakukan pengawasan agar kasus ini tidak belokkan. Lagi-lagi kita jangan terjebak sinetron Nazaruddin," tambahnya.

Febri menilai niat pihak Nazaruddin yang berharap kasusnya ditangani Kejaksaan Agung juga tak masuk akal. Hal ini, kata Febri, perlu diwaspadai. "Ada satu hal yang penting diwaspadai. Ada upaya untuk membuat KPK tidak menangani kasus Nazar dan ditangani Kejaksaan. Ini dagelan apa lagi. Itu skenario. Kita jangan terjebak," paparnya.

Febri meminta publik melihat kasus Nazaruddin ini dengan akal sehat. Tidak hanya melihat kasus tersebut dari isu-isu kosong yang tidak bernilai untuk penyelesaian 35 kasus korupsi Nazaruddin. "Ini kan segala upaya seolah-olah Nazaruddin bisa mengatur Presiden, KPK, dan kepolisian. Kami ajak, kita gunakan akal sehat untuk melihat kasus Nazar," tukas Febri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

    Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

    Nasional
    Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

    Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

    Nasional
    Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

    Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

    Nasional
    KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

    KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

    Nasional
    Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

    Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

    Nasional
    Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

    Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

    Nasional
    Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

    Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

    Nasional
    Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

    Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

    Nasional
    Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

    Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

    Nasional
    KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

    KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

    Nasional
    'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

    "Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

    Nasional
    Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

    Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

    Nasional
    Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

    Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

    Nasional
    Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

    Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

    Nasional
    Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

    Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.