Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejar Aktor Utama Pemalsu Surat MK

Kompas.com - 20/08/2011, 22:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -- Kepolisian diharapkan dapat mengejar aktor utama atau otak pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi yang dijadikan dasar untuk menetapkan politikus Partai Hati Nurani Rakyat, Dewie Yasin Limpo, sebagai calon anggota DPR terpilih dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I.

Menurut anggota Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu Komisi II Nurul Arifin, dua tersangka yang sudah ditetapkan polisi barulah figuran, yang berperan sebagai eksekutor di lapangan.

Dua tersangka yang ditetapkan polisi itu adalah mantan Juru Panggil MK Masyhuri Hasan, dan mantan Panitera MK Zaenal Arifin. Zaenal merupakan tersangka baru yang dijadwalkan diperiksa pada Senin pekan depan.

Nurul berpendapat, Masyhuri dan Zaenal tidak mungkin bekerja sendiri tanpa ada petunjuk dan arahan dari atasannya. Aktor utama yang berperan sebagai pihak yang mengeluarkan surat serta pengguna itulah yang diharapkan segera diungkap oleh kepolisian.

"Yang harus dikejar saat ini adalah siapa aktor utamanya," ujar Nurul, Sabtu (20/8/2011) di Jakarta.

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, sebenarnya Panja Mafia Pemilu menyimpulkan setidaknya dua pelaku utama pemalsuan, yakni pejabat MK dan KPU. Nurul tidak mengetahui secara pasti, mengapa polisi belum juga menetapkan aktor utama sebagai tersangka.

"Apakah karena bukti-bukti belum kuat, atau karena ada tekanan politik? Itu yang saya tidak mengerti," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

    Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

    Nasional
    Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

    Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

    Nasional
    Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

    Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

    Nasional
    Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

    Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

    Nasional
    Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

    Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

    Nasional
    3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

    3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

    Nasional
    Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

    Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

    Nasional
    Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

    Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

    Nasional
    Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

    Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

    Nasional
    Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

    Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

    Nasional
    Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

    Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

    Nasional
    Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

    Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

    Nasional
    DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

    DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

    Nasional
    Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

    Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

    Nasional
    PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

    PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com