Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Harus Sikapi Nazaruddin

Kompas.com - 20/08/2011, 11:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf pengajar komunikasi Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, Dr Ari Junaedi, mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar terus mendorong mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin membuktikan tuduhannya. Dengan demikian, yang terlibat berbagai kasus dugaan korupsi APBN tidak bisa melenggang bebas.

"Justru kalau langkah diam Nazaruddin diamini malah akan menjadi contoh buruk peninggalan rezim SBY yang akan dikenang buruk oleh generasi berikutnya," kata Ari, Sabtu (20/8/2011) di Semarang.

Menurut mantan Staf Khusus Megawati Soekarnoputri itu, jika kasus Nazaruddin hanya berhenti sampai di Nazaruddin, masyarakat akan tambah muak dan memendam kemarahan dahsyat yang sewaktu-waktu akan tertumpah keluar dalam bentuk demonstrasi jalanan.

Ari yang juga staf pengajar Program Pascasarjana Universitas Persada Indonesia, Jakarta, mengemukakan bahwa drama "telenovela" Nazaruddin telah berakhir begitu Nazaruddin bertekad tidak akan merusak citra Partai Demokrat dan menyeret pihak-pihak lain ke dalam kasusnya serta meminta perlindungan kepada Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat agar tidak mengganggu istri berikut anaknya.

Menurut Ari, memori masyarakat masih tertanam kuat dengan "nyanyian sumbang" Nazaruddin yang disampaikan di berbagai jejaring sosial. Jika Nazaruddin bertekad diam, Ari masih menyebut KPK sebaiknya tidak "buta" dengan fakta-fakta persidangan Rosalina Mindo Manulang, El Idris, serta Wafid Muharam, yang secara terang-terangan menyebut keterlibatan nama-nama yang disebut dalam nyanyian Nazaruddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

    Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

    Nasional
    Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

    Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

    Nasional
    Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

    Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

    Nasional
    Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

    Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

    Nasional
    Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

    Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

    Nasional
    PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

    PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

    Nasional
    Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

    Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

    Nasional
    Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

    Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

    Nasional
    Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

    Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

    Nasional
    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    Nasional
    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

    Nasional
    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Nasional
    Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Nasional
    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Nasional
    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com