Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surat Nazaruddin Dinilai Salah Alamat

Kompas.com - 18/08/2011, 16:48 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, menilai surat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono salah alamat.

Menurut Ramadhan, surat Nazaruddin yang mengatakan dirinya tidak akan berbicara apa-apa asalkan Presiden menjamin ketenangan batin anak dan istrinya ini tidak tepat. Pasalnya, saat ini proses hukumlah yang tengah berjalan.

"Dari awal Demokrat sudah tegaskan hukum ditegakkan konsisten. Kita juga ingin tahu apa yang sesungguhnya tengah terjadi. Hukum harus berjalan netral, obyektif, dan akuntabel. Kalau ada yang mau pasang badan, itu saya rasa salah alamat disampaikan kepada Pak SBY. Pak SBY tak pernah intervensi. Yang salah ya harus tanggung akibatnya, yang salah jangan disalah-salahkan. Serahkan saja kepada aparat penegak hukum," ungkapnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/8/2011).

Oleh karena itu, Ramadhan mengatakan, Nazaruddin tidak perlu berharap apa-apa dengan dikirimkannya surat tersebut. Menurut dia, aparat penegak hukum tentu akan menjamin keselamatannya dan keluarga sesuai dengan kewenangannya.

Politisi Demokrat lainnya, Sutan Bathoegana, mengatakan, wajar-wajar saja jika Nazaruddin mengirimkan surat kepada Presiden SBY. Namun, tentang pernyataan akan menanggung sendiri semua konsekuensi dari dugaan pelanggaran hukum yang menjeratnya, Sutan menilai itu jauh dari cita-cita proses hukum yang diharapkan.

"Surat silakan jalan kepada Pak SBY, tapi proses hukum terus berjalan. Dalam proses hukum tak boleh satu orang yang menanggung semua. Kita minta pada polisi yang menjaga di Mako Brimob untuk menjaga keselamatan Pak Nazaruddin supaya lebih tenang dan rileks, enggak ada ketakutan agar bisa mengikuti proses-proses hukum ini," tambahnya.

Menurut Sutan, proses hukum harus diletakkan di atas segala spekulasi dan pernyataan 'ini-itu' dari pengacara ataupun Nazaruddin sendiri. Proses hukum diharapkan dapat menunjukkan kebenaran dan memperbaiki keburukan yang selama ini sudah diciptakan.

"Kita hanya perlu doakan proses hukum berjalan lancar. Kalau ada orang-orang yang disebut kemarin tidak bersalah, ini saatnya direhabilitasi, termasuk Demokrat," tandasnya.

Seperti diberitakan, seusai diperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi, Nazaruddin menyatakan kepada wartawan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mengganggu anak dan istrinya.

"Saya minta sama Pak SBY, jangan ganggu anak istri saya. Saya enggak akan ngomong apa-apa, saya lupa semuanya, saya enggak tahu apa-apa," tutur Nazaruddin.

Nazaruddin bahkan meminta untuk langsung ditahan tanpa melalui proses penyidikan. "Saya mengaku salah, jika  perlu saya enggak usah disidik langsung divonis saja, ditahan saja, enggak masalah," katanya.

Nazaruddin menyampaikan permohonan itu secara resmi melalui sepucuk surat kepada Presiden Yudhoyono (Baca: Inilah Isi Surat Nazaruddin untuk Pak SBY).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Resmi Mulai Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

Presiden Jokowi Resmi Mulai Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

Nasional
PDI-P Sorot Mentan Syahrul Yasin Limpo di Tengah Isu Reshuffle Kabinet Jokowi...

PDI-P Sorot Mentan Syahrul Yasin Limpo di Tengah Isu Reshuffle Kabinet Jokowi...

Nasional
Presiden Jokowi Sebut ASEAN Masih Relevan di Tengah Krisis Dunia

Presiden Jokowi Sebut ASEAN Masih Relevan di Tengah Krisis Dunia

Nasional
PDI-P Kembali ‘Serang’ Nasdem: Dari Lepas Koalisi, Reshuffle, hingga Pertemuan Jokowi-Surya Paloh

PDI-P Kembali ‘Serang’ Nasdem: Dari Lepas Koalisi, Reshuffle, hingga Pertemuan Jokowi-Surya Paloh

Nasional
Jaksa yang Tahan Tangis Bacakan Tuntutan Bharada E Disindir Seniornya: Kenapa Tidak Mundur Saja..

Jaksa yang Tahan Tangis Bacakan Tuntutan Bharada E Disindir Seniornya: Kenapa Tidak Mundur Saja..

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kemiskinan Rp 500 T Habis Buat Rapat Kementerian di Hotel | PDI-P Tetap Ngotot Dorong Pemilu Tertutup

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kemiskinan Rp 500 T Habis Buat Rapat Kementerian di Hotel | PDI-P Tetap Ngotot Dorong Pemilu Tertutup

Nasional
PBNU Kecam Pembakaran Al Quran oleh Rasmus Paludan, Sebut Tindakan Sia-sia

PBNU Kecam Pembakaran Al Quran oleh Rasmus Paludan, Sebut Tindakan Sia-sia

Nasional
Panglima TNI Minta Taruna AAU Tidak Mengeluh Selama Pendidikan

Panglima TNI Minta Taruna AAU Tidak Mengeluh Selama Pendidikan

Nasional
Korupsi Kepala Daerah dan Anomali Mendagri

Korupsi Kepala Daerah dan Anomali Mendagri

Nasional
Jokowi: Tahun Ini Akan Jadi Momen Kebangkitan Pariwisata Indonesia

Jokowi: Tahun Ini Akan Jadi Momen Kebangkitan Pariwisata Indonesia

Nasional
Hasil Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Belum Disampaikan ke Publik, Pengamat: Tak Sesuai Keinginan Nasdem?

Hasil Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Belum Disampaikan ke Publik, Pengamat: Tak Sesuai Keinginan Nasdem?

Nasional
Sekjen PDI-P: Saya Dengar, Pak Surya Paloh Sudah Lama Mau Ketemu Pak Jokowi

Sekjen PDI-P: Saya Dengar, Pak Surya Paloh Sudah Lama Mau Ketemu Pak Jokowi

Nasional
Tanam Pohon dan Bersih-bersih Kota Bandung, Sekjen PDI-P Sampaikan Pesan Megawati

Tanam Pohon dan Bersih-bersih Kota Bandung, Sekjen PDI-P Sampaikan Pesan Megawati

Nasional
Megawati Disebut Sudah Kantongi Nama Capres, Hasto: Tinggal Tunggu Momentum yang Tepat

Megawati Disebut Sudah Kantongi Nama Capres, Hasto: Tinggal Tunggu Momentum yang Tepat

Nasional
PDI-P Batal Gelar Konsolidasi di GBK 1 Juni: Ada Piala Dunia U-20, Digeser 24 Juni

PDI-P Batal Gelar Konsolidasi di GBK 1 Juni: Ada Piala Dunia U-20, Digeser 24 Juni

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.