Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemiskinan dan Korupsi Menghantui Negara

Kompas.com - 14/08/2011, 21:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Masyarakat Indonesia menganggap kemiskinan dan korupsi sebagai masalah utama di negara ini. Pemerintah dianggap belum mampu mengatasi masalah-masalah tersebut.

Demikian hasil survei Setara Institute mengenai masalah dan tantangan yang dihadapi Tanah Air dewasa ini. Dalam survei yang dilakukan di 10 provinsi tersebut, sebanyak 36,5 persen dari 3.000 responden menyatakan kemiskinan sebagai problem paling penting di Indonesia.

"Kemiskinan dianggap menjadi masalah utama setelah Setara Institute melakukan survei pada 10 provinsi, dengan sebagian besar responden (36,5 persen) mengungkapkan masalah tersebut," ujar Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (14/8/2011).

Selain kemiskinan, masyarakat juga menganggap korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai benalu yang menggerogoti bangsa ini. Sebanyak 26,8 persen responden menyatakan hal tersebut. Masalah pengangguran disikapi oleh 9,3 persen orang.

Pada urutan berikutnya, tingginya harga bahan pokok makanan dianggap menjadi masalah oleh 8,9 persen responden. Sebanyak 5,4 persen responden juga merasakan ketidakpedulian para pemimpin negara terhadap nasib rakyat.

"Tingginya biaya pendidikan dirasakan oleh 2,8 persen responden. Adapun buruknya pelayanan aparat negara atau pemerintah mencapai 1,5 persen," lanjut Bonar.

Dari survei yang sama, Setara juga mengukur kegagalan pemerintah dalam berbagai bidang. Sebanyak 49,7 persen responden menganggap pemberantasan korupsi belum benar-benar berhasil. Pemerintah juga dianggap belum berhasil menciptakan lapangan kerja oleh 28,7 persen responden.

Dalam hal perlindungan terhadap warga negaranya, 5,6 persen responden merasa pemerintah kurang mampu melaksanakan hal tersebut. "Sebesar 3 persen (responden) juga merasa pemerintah tidak berhasil dalam menciptakan rasa aman dan satu persen di antaranya merasa pemerintah tidak berhasil menjamin kebebasan individu," ujar Bonar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag: Jemaah Umrah yang Nekat Ibadah Haji Terancam Dilarang ke Arab Saudi 10 Tahun

Kemenag: Jemaah Umrah yang Nekat Ibadah Haji Terancam Dilarang ke Arab Saudi 10 Tahun

Nasional
Bareskrim Kirim Tim Buru 3 Buron Kasus Pembunuhan Vina

Bareskrim Kirim Tim Buru 3 Buron Kasus Pembunuhan Vina

Nasional
Saksi Sebut Mutu Beton Tol Layang MBZ di Bawah Standar

Saksi Sebut Mutu Beton Tol Layang MBZ di Bawah Standar

Nasional
PDI-P Tidak Undang Jokowi ke Rakernas: Beliau Sangat Sibuk dan Menyibukkan Diri

PDI-P Tidak Undang Jokowi ke Rakernas: Beliau Sangat Sibuk dan Menyibukkan Diri

Nasional
Kacau-balau RUU Penyiaran, Ancam Demokrasi dan Pasung Kebebasan Pers

Kacau-balau RUU Penyiaran, Ancam Demokrasi dan Pasung Kebebasan Pers

Nasional
LPSK Beri Perlindungan dan Rehabilitasi Psikologis 4 Saksi Kasus Korupsi SYL

LPSK Beri Perlindungan dan Rehabilitasi Psikologis 4 Saksi Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ikrar Nusa Bhakti: Jokowi yang Memang Ingin Tetap Dekat dengan Prabowo

Ikrar Nusa Bhakti: Jokowi yang Memang Ingin Tetap Dekat dengan Prabowo

Nasional
Kementerian KP Terjunkan Penyuluh Perikanan hingga Taruna untuk Bantu Korban Banjir Bandang di Sumbar

Kementerian KP Terjunkan Penyuluh Perikanan hingga Taruna untuk Bantu Korban Banjir Bandang di Sumbar

Nasional
3 Jemaah Haji Indonesia Meninggal di Madinah

3 Jemaah Haji Indonesia Meninggal di Madinah

Nasional
TNI AL Petakan Rute dan Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster

TNI AL Petakan Rute dan Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster

Nasional
Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Nasional
Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com