Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MK Jangan Campuri Penyidikan Polisi

Kompas.com - 04/08/2011, 17:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com —  Pengacara mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Andi Nurpati, Denny Kailimang, meminta hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar tidak ikut campur dengan penyidikan polisi dalam kasus pemalsuan surat MK.

Denny mengomentari pernyataan Akil yang meminta polisi segera menetapkan tersangka baru, khususnya auktor intelektualis di balik pembuatan surat palsu itu (Kompas, 4/8/2011).

Menurut Denny, tidak pantas seorang hakim MK seperti Akil menyatakan hal demikian. "Tidak pantas seorang hakim konstitusi menyatakan demikian. Terakhir Akil Mochtar, sebelumnya Pak Mahfud MD. Polisi jangan terpengaruh walaupun ini Ketua MK dan juru bicaranya," kata Denny di Jakarta, Kamis (4/8/2011).

Sebelumnya, harian Kompas mengutip pernyataan Akil bahwa MK sengaja melaporkan kasus pemalsuan surat MK ini kepada Polri dengan keyakinan kasus ini bisa menjerat orang dari mana-mana. "Jika hanya berputar-putar, tidak usahlah kita lapor ke Mabes Polri, ke Polsek Tanah Abang saja cukup," kata Akil.

Sejauh ini, polisi baru menetapkan bekas juru panggil MK Masyhuri Hasan sebagai tersangka. Polisi juga telah memeriksa beberapa orang yang diduga terlibat dalam kasus ini, seperti Andi Nurpati; mantan hakim MK Arsyad Sanusi; dan putrinya, Neshawati. Andi yang kini menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat diduga menjadi salah satu tokoh kunci kasus pemalsuan surat MK ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com