Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: Tidak Ada Alasan untuk Mundur

Kompas.com - 02/08/2011, 22:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menilai tidak ada alasan untuk mundur dari jabatannya. Jika ada pihak yang tak puas dengan pernyataannya soal Komisi Pemberantasan Korupsi, hal itu tak bisa dijadikan dasar baginya untuk mundur.

Hal itu disampaikannya menanggapi desakan mundur dari sejumlah kalangan setelah ia melontarkan pernyataan soal ide membubarkan KPK dan memaafkan koruptor beberapa waktu lalu. Ia menilai pemberitaan soal pendapatnya itu dilakukan oleh wartawan yang melanggar kode etik jurnalistik. Menurutnya, wartawan tersebut tidak mengutip perkataannya secara menyeluruh.

"Makanya saya bilang kepada teman-teman waktu itu, yang meliput saya jangan ditayangkan sepotong. Wartawan yang sudah melanggar kode etik jurnalistik. Kecuali saya tidak pernah menyampaikan berita itu. Tolong dari satu sampai tiga diliput lengkap, tidak boleh dipotong. Tapi nyatanya dipotong-potong, itu yang saya bilang melanggar kode etik jurnalistik," ujar Marzuki seusai menghadiri acara buka bersama di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Selasa (2/8/2011).

Terkait desakan mundur, Marzuki menganggap tidak ada aturan yang mengharuskan ia meletakkan jabatan atas pernyataannya tersebut. Menurut politisi Partai Demokrat itu, dirinya tidak pernah bermaksud untuk melecehkan KPK dengan pernyataannya itu.

"Silakan kalau ada kalimatnya mengarah ke situ. Tetapi kalau tidak ada, saya juga bisa protes, kan sama. Harusnya klarifikasi dulu, ada enggak kalimatnya. Kalau kalimatnya enggak ada, itu namanya tidak cerdas. Apa urusannya minta mundur? Di mana aturannya?" kata Marzuki.

Ketika ditanya apakah desakan untuk mundur tersebut terjadi karena partainya sedang disorot media, Marzuki menapik hal tersebut. Menurutnya, berbagai pernyataan yang dilontarkannya tidak ada hubungan dengan partai Demokrat.

"Tidak ada urusan dengan kader demokrat, tidak ada urusannya anggota DPR tersandera, ini semuanya urusannya dengan Marzuki Alie," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

    Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

    Nasional
    Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

    Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

    Nasional
    Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

    Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

    Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

    Nasional
    Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

    Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

    Nasional
    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Nasional
    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    Nasional
    'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

    "Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

    Nasional
    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Nasional
    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

    Nasional
    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Nasional
    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Nasional
    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Nasional
    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com