Lindungi KPK dari Sekarang!

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Masyarakat Sipil mengukuhkan dukungan sepenuhnya untuk perlindungan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini disampaikan mengingat adanya dugaan pelemahan KPK sebagai institusi penegak hukum.

Pelemahan ini berawal dari internal KPK, seperti Ade Raharja, Chandra M Hamzah, dan Johan Budi, yang dikabarkan melakukan pertemuan dengan Nazaruddin. Hal ini dianggap melanggar kode etik karena Nazaruddin adalah orang yang disebut-sebut terlibat dalam sejumlah kasus korupsi di KPK.

Selain itu, juga pernyataan kontroversial Ketua DPR Marzuki Alie yang melempar wacana mengenai pembubaran lembaga antikorupsi itu. "Kita semua mendukung agar KPK dilindungi, bukan orang-orang di dalamnya, tetapi lembaga KPK-nya. Oleh karena itu, ke depan KPK harus diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas tinggi karena sisi lain lemahnya KPK juga berasal dari unsur internal sendiri," ujar pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar, di Kantor LBH, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2011).

Perlindungan ini, kata Bambang, harus dimulai dari mengawal pemilihan calon pimpinan KPK dalam seleksi di Pansel KPK. Menurut Bambang, ada beberapa nama yang penting untuk diperjuangkan karena memiliki kredibilitas.

"Nama calon, seperti Bambang Widjajanto, termasuk kredibel. Oleh karena itu, kita harus mencermati pemilihan calon pimpinan KPK hingga selesai. Diperlukan juga tim independen untuk seleksi kredibilitas moral sebagai filter ketat sehingga nama-nama yang dipilih itu benar-benar bersih," kata Bambang.

Sementara itu, menurut tokoh lintas agama, Romo Benny Susetyo, sejak dini nama-nama yang dipercaya atau dianggap kredibel harus diungkapkan kepada publik. Hal ini agar baik media maupun masyarakat tetap mengawal nama yang dapat dipercaya memimpin KPK.

"Kita harus mendukung nama-nama yang benar-benar memiliki integritas, terus dikawal. Media juga harus mengawal. Jika nama-nama tersebut gagal di DPR, berarti perlu dipertanyakan publik, mengapa nama yang kuat justru digugurkan DPR," kata Romo Benny.

Terakhir, Emerson Junto, aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW),  menegaskan, pemilihan pimpinan KPK yang terbaik merupakan bentuk penyelamatan KPK dari internalnya yang melakukan penyimpangan. Oleh karena itu, Pansel dan DPR harus selektif memilih tanpa dibayangi kepentingan tertentu.

"Kita dukung adalah pilihan yang terbaik. Jangan sampai KPK dibajak di Pansel dan di DPR. Jangan sampai dipilih orang yang serigala berbulu domba," tandas Emerson.