Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR: Chandra-Ade Lebih Baik Nonaktif

Kompas.com - 29/07/2011, 15:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Marzuki Alie menilai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra M Hamzah dan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja lebih baik dinonaktifkan atau mengundurkan diri jika memang mengakui adanya pertemuan beraroma kongkalikong dengan mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin yang kini sudah berstatus tersangka.

"Ada enggak pengakuan? Saya dalam konteks sebagai Ketua DPR berkaitan dengan lembaga negara KPK, kalau memang itu terjadi, sebaiknya mereka menonaktifkan diri supaya KPK tidak tersandera," ungkapnya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/7/2011).

Seperti diketahui, Nazaruddin menuding Chandra dan Ade merekayasa kasusnya bekerja sama dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dia juga mengatakan, Ade pernah menemuinya ditemani Juru Bicara KPK Johan Budi. Ketiganya tidak lolos dalam seleksi pimpinan KPK.

Marzuki mengaku, ia memang belum yakin 100 persen dengan tudingan yang dilontarkan Nazaruddin. Namun, jika KPK sudah mengakuinya, maka artinya pimpinan KPK tersebut telah melanggar kode etik. Dengan demikian, undur diri atau nonaktif menjadi solusi yang tepat.

"Kalau faktanya memang ada (pertemuan) yang terjadi, dan sebagai anggota KPK melanggar etika, berarti sudah mengkhianati amanah. Kalau itu terjadi, sebaiknya yang bersangkutan nonaktif," tambahnya lagi.

Menurut Marzuki, aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi kode etik. Poin ini juga harus dimasukkan dalam penilaian Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK untuk mencari calon yang kredibel ke depannya.

Namun, lanjutnya, jika memang Pansel tak menemukan calon yang pantas, Marzuki mengatakan lebih baik Pansel jujur sehingga Presiden bisa mempertimbangkan kembali keberadaan KPK ke depan.

Marzuki menilai, kinerja KPK sebagai lembaga ad hoc penegakan hukum hingga saat ini tak membuahkan hasil yang signifikan. Tak ada perubahan yang dibawanya dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir.

Menurut dia, KPK lebih banyak bermanuver politik daripada bekerja memberantas korupsi. Bahkan, beberapa kali pimpinannya diterpa isu tak sedap.

Tudingan yang menimpa Chandra dan Ade membuat Marzuki bingung dan prihatin. Pasalnya, selama ini Marzuki membicarakan upaya pemberantasan korupsi kepada mereka. Menurut dia sia-sia karena telah berbicara kepada pihak-pihak yang kredibilitasnya ternyata diragukan.

"Selama ini, saya berbicara bagaimana pemberantasan korupsi, bagaimana mengatasi masalah mafia, lalu saya berbicara dengan orang yang nyatanya tidak kredibel, gimana kira-kira nasib bangsa ini kalau terus seperti ini? Itu kekecewaan saya," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com