Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR: Chandra-Ade Lebih Baik Nonaktif

Kompas.com - 29/07/2011, 15:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Marzuki Alie menilai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra M Hamzah dan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja lebih baik dinonaktifkan atau mengundurkan diri jika memang mengakui adanya pertemuan beraroma kongkalikong dengan mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin yang kini sudah berstatus tersangka.

"Ada enggak pengakuan? Saya dalam konteks sebagai Ketua DPR berkaitan dengan lembaga negara KPK, kalau memang itu terjadi, sebaiknya mereka menonaktifkan diri supaya KPK tidak tersandera," ungkapnya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/7/2011).

Seperti diketahui, Nazaruddin menuding Chandra dan Ade merekayasa kasusnya bekerja sama dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dia juga mengatakan, Ade pernah menemuinya ditemani Juru Bicara KPK Johan Budi. Ketiganya tidak lolos dalam seleksi pimpinan KPK.

Marzuki mengaku, ia memang belum yakin 100 persen dengan tudingan yang dilontarkan Nazaruddin. Namun, jika KPK sudah mengakuinya, maka artinya pimpinan KPK tersebut telah melanggar kode etik. Dengan demikian, undur diri atau nonaktif menjadi solusi yang tepat.

"Kalau faktanya memang ada (pertemuan) yang terjadi, dan sebagai anggota KPK melanggar etika, berarti sudah mengkhianati amanah. Kalau itu terjadi, sebaiknya yang bersangkutan nonaktif," tambahnya lagi.

Menurut Marzuki, aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi kode etik. Poin ini juga harus dimasukkan dalam penilaian Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK untuk mencari calon yang kredibel ke depannya.

Namun, lanjutnya, jika memang Pansel tak menemukan calon yang pantas, Marzuki mengatakan lebih baik Pansel jujur sehingga Presiden bisa mempertimbangkan kembali keberadaan KPK ke depan.

Marzuki menilai, kinerja KPK sebagai lembaga ad hoc penegakan hukum hingga saat ini tak membuahkan hasil yang signifikan. Tak ada perubahan yang dibawanya dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir.

Menurut dia, KPK lebih banyak bermanuver politik daripada bekerja memberantas korupsi. Bahkan, beberapa kali pimpinannya diterpa isu tak sedap.

Tudingan yang menimpa Chandra dan Ade membuat Marzuki bingung dan prihatin. Pasalnya, selama ini Marzuki membicarakan upaya pemberantasan korupsi kepada mereka. Menurut dia sia-sia karena telah berbicara kepada pihak-pihak yang kredibilitasnya ternyata diragukan.

"Selama ini, saya berbicara bagaimana pemberantasan korupsi, bagaimana mengatasi masalah mafia, lalu saya berbicara dengan orang yang nyatanya tidak kredibel, gimana kira-kira nasib bangsa ini kalau terus seperti ini? Itu kekecewaan saya," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

    Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

    Nasional
    Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

    Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

    Nasional
    Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

    Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

    Nasional
    Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

    Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

    Nasional
    Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

    Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

    Nasional
    Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

    Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

    Nasional
    Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

    Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

    Nasional
    Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

    Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

    Nasional
    Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

    Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

    Nasional
    Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

    Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

    Nasional
    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Nasional
    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Nasional
    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Nasional
    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com