Siti Fadilah: Tolak RUU BPJS

Kompas.com - 12/07/2011, 18:18 WIB
|
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengampanyekan gerakan "Tolak RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial". Dalam keterangan pers di Gedung DPR, Selasa (12/7/2011), Siti mengatakan, RUU BPJS yang tengah dibahas di DPR bertentangan dengan semangat UUD 1945. "Tolak disahkannya RUU BPJS. Isinya mengancam ketahanan dan keutuhan nasional, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ungkapnya.

Menurut Siti, ada sejumlah alasan yang mendasari pemikirannya menolak pengesahan RUU BPJS. Pertama, konsep penarikan iuran wajib dari setiap warga negara setiap bulan tanpa pandang bulu. Kedua, ada sanksi yang mengikat bagi warga negara yang tak bisa membayar iuran. Ketiga, majikan juga diwajibkan menarik iuran dari buruhnya. Terakhir, Siti menilai ada kepentingan asing di balik upaya mengesahkan RUU BPJS. "Jadi, meski BPJS itu katanya jaminan sosial, tetapi intinya menarik iuran paksa. Ini akan menguntungkan. Tidak sesuai dengan konstitusi," ujarnya. 

Menurut anggota Wantimpres ini pula, dengan sistem iuran, RUU BPJS jelas-jelas melanggar konstitusi karena mengubah jaminan sosial yang seharusnya adalah hak menjadi kewajiban rakyat, memiskinkan rakyat yang belum miskin, mempertajam konflik majikan dan buruh serta berbahaya karena peleburan empat BUMN yang menangani triliunan rupiah. 

Menurut dia, UUD 1945 mengatur bahwa jaminan sosial sebagai perwujudan perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak warga negara adalah tanggung jawab negara sehingga tidak pas jika diwujudkan dalam bentuk asuransi. "Jaminan sosial dan asuransi sosial isinya jauh berbeda. Jaminan sosial itu jaminan sosial. Kalau asuransi sosial, rakyat disuruh nyicil sendiri. Jadi SJS dan BPJS sekarang tidak sesuai dengan konstitusi," ujarnya. 

"Hati-hati kalau BPJS ditetapkan. Tukang bakso, tukang singkong itu harus membayar. Kalau enggak bayar, itu ada sanksi. Ini jahatnya. UU kok malah menginjak rakyat. Jadi tiap peserta wajib membayar," katanya.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

    UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

    Nasional
    Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

    Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

    Nasional
    Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

    Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

    Nasional
    Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

    Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

    Nasional
    Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

    Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

    Nasional
    Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

    Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

    Nasional
    Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

    Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

    Nasional
    Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

    Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

    Nasional
    Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

    Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

    Nasional
    Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

    Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

    Nasional
    Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

    Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

    Nasional
    Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

    Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

    Nasional
    Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

    Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

    Nasional
    Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

    Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

    Nasional
    Syarat Anggota Legislatif Harus Mundur saat Mencalonkan Diri di Pilkada Digugat Lagi ke MK

    Syarat Anggota Legislatif Harus Mundur saat Mencalonkan Diri di Pilkada Digugat Lagi ke MK

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X