Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono: SBY Tak Perlu Salahkan Media

Kompas.com - 12/07/2011, 12:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung berpendapat, seyogianya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menyalahkan media terkait pemberitaan tentang mantan bendahara umum Partai Demokrat yang menjadi tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin. Lebih arif jika Presiden memahami bahwa kerja-kerja media adalah konsekuensi dari wajah demokrasi di Indonesia.

"Media ini kan sebenarnya selalu menjadi darling ('pacar') politisi. Ketika lagi baik dengan politisi yang diberitakan soal yang baik-baik. Tapi, kalau memang lagi tidak menjadi darling-nya apa saja yang diberitakan juga tidak enak. Itu kan konsekuensi demokrasi. Pak SBY menjadi presiden pertama dan kedua kalinya kan juga karena media yang membesarkan. Jadi, enggak perlu media disalahkan," tutur Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/7/2011).

Presiden dalam jumpa pers di Puri Cikeas, Jawa Barat, Senin (11/7/2011) malam, mengkritik media yang menyampaikan berita berdasarkan pesan Nazaruddin melalui pesan Blackberry Messenger. Presiden meragukan pesan yang melontarkan aneka tudingan negatif yang menjatuhkan nama sejumlah petinggi Partai Demokrat itu benar dari Nazaruddin.

Pramono menyampaikan, partainya, PDI Perjuangan, juga pernah mengalami pemberitaan negatif dari media. Namun, Pramono mengaku, PDI-P tetap menjawab persoalan itu secara terbuka tanpa perlu menyalahkan media.

"Media itu kan disepakati jadi tonggak keempat demokrasi. Saya yakinlah itu tidak perlu dirisaukan karena media ya begitu dan fungsi media seperti itu. Semua partai pernah merasakan itu. PDI-P kan juga pernah babak-belur urusan travel cheques, tapi kita hadapi semua. Jadi, enggak perlu menyalahkan media, ngapain," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

    MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

    Nasional
    Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

    Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

    Nasional
    Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

    Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

    Nasional
    Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

    Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

    Nasional
    PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

    PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

    Nasional
    SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

    SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

    Nasional
    Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

    Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

    Nasional
    Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

    Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

    Nasional
    Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

    Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

    [POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

    Nasional
    Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

    Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

    Nasional
    KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

    KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

    Nasional
    Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

    Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

    Nasional
    Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

    Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com