Dewan Pers: SBY Tak Paham Jurnalisme

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etik Dewan Pers Agus Sudibyo menilai, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengkritik pers tidak proporsional. Presiden mempertanyakan media yang memuat berita berdasarkan BBM Nazaruddin yang menurutnya belum dipastikan validitasnya.

"Itu (kritikan) menunjukan bahwa dia (Presiden) tidak paham tentang jurnalisme. Jadi, media boleh saja mengutip BBM atau SMS itu, tidak masalah karena informasi itu bisa didapat dari mana saja," ujar Agus ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (12/7/2011).

Agus juga menilai, headline besar terkait kasus tersebut tidak dapat dikatakan sebagai upaya memojokkan Partai Demokrat. Menurutnya, yang perlu dikritik dalam masalah itu adalah wartawan yang tidak beranjak dari talking news dalam memberitakan sebuah kasus.

"Media itu mempunyai kewajiban untuk mengecek terhadap pernyataan sumber. Media juga harus dengan kerendahan hati memberitahukan informasi dari BBM dan SMS itu harus diuji apakah benar yang mengirimkan itu Nazaruddin," katanya.

Lantas, bagaimana ketika yang bersangkutan tidak dapat dikonfirmasi dan beberapa pihak selalu membantah terkait kasus tersebut? "Ya, wartawan tidak boleh menyerah. Wartawan bisa melakukan investigasi, dengan menanyakan pihak-pihak terkait dalam kasus itu, seperti orang-orang di perusahaan milik dia (Nazaruddin) hingga kasus ini menjadi jelas," saran Agus.

Seperti diberitakan, Presiden Yudhoyono di kediamannya di Puri Cikeas Indah, Bogor, Senin (11/7/2011), mengutarakan keluhannya terhadap media. Menurut Presiden, belakangan banyak pemberitaan media massa, termasuk media yang memiliki kredibilitas dan reputasi baik, terus memojokkan partainya dengan bersumber dari BBM dan SMS dari Nazaruddin.

Presiden menilai, perilaku politik seperti itu tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Nazaruddin semenjak dijadikan tersangka dalam kasus dugaan suap pada proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 terus menuding rekan separtainya ikut terlibat dalam kasus itu.

Tudingan itu dia lontarkan melalui BBM yang beredar di kalangan wartawan. Ia mengungkapkan, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum serta Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng pun ikut menerima aliran uang suap tersebut. Selain itu, anggota komisi VII DPR itu juga menyebut dugaan keterlibatan anggota DPR, Angelina Sondakh, Wayan Koster, dan Mirwan Amir.