Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: Saya Jamin Tak Ada KLB

Kompas.com - 11/07/2011, 15:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie menegaskan, tak ada kongres luar biasa di rapat koordinasi nasional Partai Demokrat pada 21 Juli mendatang.

Pada rakornas tersebut, kata Marzuki, Demokrat akan membahas konsolidasi program kerakyatan. "Saya jamin, tidak ada kongres luar biasa," kata Marzuki kepada para wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/7/2011).

Marzuki menilai, Demokrat tak akan menggelar KLB akibat kasus dugaan suap yang melibatkan mantan Bendahara Umum M Nazaruddin. Menurut dia, pernyataan Nazaruddin perlu pembuktian hukum lebih lanjut.

"Lagi pula, pesan Pak SBY sudah jelas, kami tak boleh berpolitik di dalam partai," katanya

Marzuki meminta para pengamat politik yang mengutarakan adanya KLB pada rakornas tak memperkeruh suasana. "Mereka tidak ada urusan dengan Demokrat. Mereka ikut campur Demokrat berarti mau adu domba kader Demokrat," kata Marzuki.

Belakangan, sejumlah persoalan hukum yang melilit kader Partai Demokrat berujung pada kisruh partai. Nazaruddin yang kini menjadi buron ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet Sea Games di Palembang, Sumatera Selatan. Dari tempat persembunyiannya, Nazaruddin menuding sejumlah petinggi dan politisi Partai Demokrat ikut menikmati aliran dana ilegal.

Sejak awal, kasus Nazaruddin telah membuat suara politisi partai terpecah. Mulanya, ada yang membela dan ada pula yang bersuara kritis terhadap kasus ini. Belakangan, Nazaruddin menjadi musuh bersama karena tudingan-tudingannya. Di pihak lain, tudingan Nazaruddin membuat sejumlah politisi Partai Demokrat berseteru di media.

Beberapa waktu lalu Marzuki mengirim SMS kepada Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono. Isinya, keprihatinan Marzuki atas perseteruan sejumlah elite partai di media. Ia berpandangan, ada persoalan leadership di tubuh partai. Ia meminta Ketua Dewan Pembina mengambil langkah tegas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

    Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

    Nasional
    Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

    Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

    Nasional
    Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

    Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

    Nasional
    DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

    DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

    Nasional
    Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

    Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

    Nasional
    PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

    PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    Nasional
    Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

    Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

    Nasional
    Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

    Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

    Nasional
    BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

    BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

    Nasional
    Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

    Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

    Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

    Nasional
    Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

    Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

    Nasional
    Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

    Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

    Nasional
    PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

    PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com