Panja Mafia Pemilu Jangan Jadi Alat Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Panja Mafia Pemilu diharapkan tetap bekerja sesuai dengan tujuan awal yang ditetapkan yaitu mengungkap dugaan pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Panja jangan sampai dijadikan alat politik kepentingan tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya dengan melebarkan fokus kerja ke pengungkapan dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2009 lalu.

"Jangan jadi alat politik untuk mengungkap hal yang terlalu jauh," ungkap Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa di Gedung DPR RI, Jumat (8/7/2011).

Saan ditanya pendapatnya mengenai wacana yang muncul di internal Panja agar kerja Panja tak hanya berhenti pada masalah surat palsu MK tapi menyelidiki seluruh pelanggaran dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2009 lalu.

Ia menilai, hingga saat ini Panja masih bekerja dalam jalur yang tepat sesuai dengan tujuan awalnya, termasuk ketika meminta keterangan Andi Nurpati yang kini menjabat sebagai salah satu pimpinan DPP Partai Demokrat.

"Kalau (Panja) keluar (jalur) untuk menarik persoalan yang sudah selesai dan clear, itu kan mencari-cari. Kalau mencari-cari, itu itikadnya sudah kurang baik. Tetap fokuslah," tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Saan memastikan, Partai Demokrat tak akan melakukan diskriminasi perlakuan terhadap semua kader partainya yang diduga melakukan pelanggaran hukum atau tengah berada dalam proses hukum. Demokrat menyerahkan penuntasannya kepada aparat penegak hukum  dan berjanji tidak akan melakukan intervensi.

Gagasan perluasan kerja Panja diungkapkan antara lain oleh politisi PDI-P Ganjar Pranowo dan PKS Mahfudz Siddiq. Mereka mengutarakan, Panja perlu memperluas spektrum persoalan yang ditangani mengingat ada sejumlah persoalan dalam Pemilu 2009 seperti kisruh daftar pemilih tetap (DPT) dan dugaan manipulasi suara.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai cakupan kerja Panja kepada Panja sendiri, apakah akan berhenti pada pengungkapan kasus surat palsu MK, atau menjadikan perkara surat palsu ini sebagai pintu masuk membongkar dugaan pelanggaran Pemilu 2009.

"Kalau Panja Mafia Pemilu membuka pintu melacak penyelenggaran pemilu, suatu hal yang tidak salah. Hanya saja apa ini kesepakatan bersama, dewan menyerahkan sepenuhnya kepada Panja," ujar dia.