Panja Mafia Pemilu Diberi Kebebasan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan DPR RI memberikan kebebasan kepada Panja Mafia Pemilu dari Komisi II DPR RI untuk memutuskan perdebatan tugas dan kewenangannya dalam membongkar mafia pemilu. Pimpinan mempercayakan keputusan sepenuhnya kepada Panja.

"Kami menyerahkan sepenuhnya ke Komisi II untuk melakukan yang terbaik kalau ada ikhtiar untuk menyelidiki sampai ke pileg dan pilpres. Saya kira itu punya dasar kebijakan dengan alasan yang sah," ungkap Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso di Gedung DPR RI, Rabu (6/7/2011).

Menurut Priyo, pimpinan sudah memperoleh penjelasan mengenai perdebatan arah kinerja Panja Mafia Pemilu ke depan pascamendengarkan keterangan dari mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati yang kini menjadi politisi Partai Demokrat.

Priyo mengatakan, di dalam Panja muncul perdebatan apakah Panja cukup berhenti pada masalah surat palsu Mahkamah Konstitusi atau justru kasus ini menjadi pintu masuk untuk menyelidiki seluruh pelanggaran dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2009 lalu.

"Kalau Panja Mafia Pemilu membuka pintu melacak penyelenggaran pemilu, suatu hal yang tidak salah. Hanya saja apa ini kesepakatan bersama, dewan menyerahkan sepenuhnya kepada Panja," ujarnya.

Panja Mafia Pemilu telah memanggil sejumlah pihak yang terkait pembuatan surat palsu putusan Mahkamah Konstitusi oleh Andi Nurpati tentang status Dewi Yasin Limpo dalam rapat pleno KPU. Selain Andi, Panja juga telah memanggil Hakim MK Arsyad Sanusi, serta sejumlah anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilu.