Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Janedjri: Saya Tak Menyudutkan Nazar

Kompas.com - 07/07/2011, 19:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M Gaffar menyatakan sudah menyampaikan semua pengalamannya bersama politisi Partai Demokrat, M Nazaruddin, kepada Badan Kehormatan DPR, Kamis (7/7/2011). BK DPR membutuhkan keterangan Janedjri untuk proses penegakan kode etik terhadap Nazaruddin yang anggota Komisi VII DPR.

Kepada BK DPR, Janedjri juga menjelaskan mengenai cek yang pernah diberikan kepada Nazaruddin, seperti disebutkan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Untuk mendukung keterangannya, Janedjri memberi bukti berupa tanda terima cek tersebut kepada BK serta kronologi pemberian cek tersebut.

Namun, Janedjri enggan berandai-andai mengenai keterangannya akan memberatkan Nazaruddin atau tidak. "Saya tidak mengarahkan. Saya hanya menyampaikan, menceritakan keterangan tentang apa yang saya alami dengan Nazaruddin. Nah, persoalan apakah itu akan menyudutkan Pak Nazar, saya rasa itu bukan kapasitas saya menjawab. Kan BK yang akan memutuskan. Tetapi saya tidak ada usaha menyudutkan yang tidak-tidak," tutur Janedjri. 

Ia menegaskan, cek yang diberikan Nazaruddin langsung ditolaknya dan kemudian dikembalikan.

Saat memberi keterangan kepada BK, Janedjri didampingi oleh empat kepala biro yang juga mengetahui tentang pemberian cek tersebut dan proses pengembaliannya, yakni kepala biro umum, perencanaan, keuangan, dan humas.

Keempat kepala biro tersebut, kata Janedjri, mendengarkan pembicaraan antara dirinya dan Nazaruddin di tengah rapat beberapa hari setelah Nazaruddin memberi cek. "Beberapa hari setelah itu ada telepon dari Pak Nazar, terus saya perdengarkan melalui speakerphone karena saat itu saya sedang rapat," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com