Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BBM Murah, Masyarakat Tidak Efisien

Kompas.com - 05/07/2011, 11:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia terbilang murah sehingga perilaku masyarakat pun tidak efisien.

Hal ini disampaikan oleh Andie Megantara selaku Kepala Pusat Kebijakan Makro Ekonomi Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dalam acara seminar subsidi energi yang diadakan oleh Institute for Essential Services Reform di Jakarta, Selasa (5/7/2011).

"(Harga) BBM kita lebih murah daripada Vietnam dan Filipina," ujar Andie.

Saat ini, harga Pertamax telah mengalami penurunan menjadi Rp 8.400 per liter untuk wilayah DKI, sedangkan premiun tetap dengan harga Rp 4.500 per liternya.

"Artinya, sudah saatnya kita mulai batasi atau kurangi volume (BBM bersubsidi), atau naikkan harga," tuturnya.

Saat ini, sesuai dengan road map Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah akan berupaya mengendalikan subsidi energi, termasuk BBM.

"Pengalihan subsidi harga ke subsidi langsung dan bantuan subsidi melalui penguatan program-program penanggulangan kemiskinan," sebutnya sebagai salah satu upaya pemerintah.

Selain itu, pemerintah pun akan mengurangi volume BBM tertentu, salah satunya dengan melakukan diversifikasi energi dan menggunakan patokan harga BBM yang tepat.

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyebutkan telah dipesankan untuk menjaga anggaran BBM subsidi dengan kuota sebesar 38,6 juta kiloliter.

"Tahun lalu, waktu dilakukan realisasi kan melewati sampai ke 42 juta kilolitrer. (Sementara) yang sekarang ini dengan kami memiliki pesan bahwa yang 38,6 juta kiloliter itu harus dijaga, tentu tadi ketiga instansi, BPH Migas, Pertamina, dan ESDM, akan berusaha," katanya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com