Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arsyad dan Nesha Vs Mahkamah Konstitusi

Kompas.com - 01/07/2011, 18:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Panja Mafia Pemilu meminta keterangan sejumlah staf Mahkamah Konstitusi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/06/2011). Mereka yang datang memenuhi panggilan adalah mantan panitera MK, Zainal Arifin, panitera pengganti Nalom Kurniawan, Sekretaris Panitera Alifah Rahmawaty, dan staf Muhammad Faiz. Juru panggil MK, Masyhuri Hasan, yang merupakan saksi kunci dalam kasus dugaan surat palsu tidak datang.

Sebelumnya, MK telah meminta keterangan mantan hakim konstitusi Arsyad Sanusi dan putrinya Neshawati Zulkarnain, Selasa (28/06/2011). Keduanya disebut-sebut terlibat dalam dugaan surat palsu MK terkait sengketa Pemilu 2009 di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I. Sebelumnya pula, Kamis (23/6/2011), Tim Investigasi Mahkamah Konstitusi menyampaikan hasil investigasinya kepada Panja.

Arsyad dan Nesha membantah laporan tim investigasi MK dan pernyataan para staf MK. Bolehlah dibilang, bapak dan anak itu kini tengah berseteru dengan kubu internal MK. Mari kita tilik fakta-fakta yang dibeberkan di hadapan panja.

Hasil investigasi tim MK dibacakan Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar. Janedjri membeberkan pembuatan konsep surat jawaban putusan MK palsu untuk Dewi Yasin Limpo. Menurutnya, dalam pemalsuan surat untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu, terlibat nama Arsyad dan putrinya, Nesha, beserta politikus Partai Hanura, Dewi Yasin Limpo. Mereka menggunakan jasa Masyhuri Hasan untuk membuat konsep surat yang memberikan tambahan kata "penambahan suara".

Diberitakan, Neshawati pernah menelpon Hasan dan memintanya pergi ke Apartemen Pejabat Tinggi di Kemayoran menemui Arsyad. Nesha membantah laporan tim investigasi. Ia mengaku tidak mengenal dekat Hasan, apalagi menelepon Hasan seperti yang dituturkan tim investigasi MK. Ia mengaku mengenal dan bertemu Hasan hanya sekali, yaitu di ITC Cempaka Mas saat dikenalkan keponakannya, Rara. Hasan, diakui Rara, sebagai pacarnya.

"Saya hanya sekali bertemu Hasan. Waktu itu saya sama Rara ke ITC Cempaka Mas. Waktu itu janjian perbaiki BB. Enggak lama kemudian Hasan datang, enggak tahu janjian atau apa. Cuma dikenalin, Hasan. Hanya sekali itu. Saya enggak pernah ketemu di rumah (Arsyad) maupun telepon Hasan," ujar Nesha kepada panja.

Ia pun tidak setuju dikatakan mengatur pertemuan antara ayahnya, Dewi Yasin Limpo, dan Hasan pada 16 Agustus 2009. Apalagi, ia baru mengenal Hasan sekali bersama Rara sebelum kejadian itu. Nesha juga mengaku kenal Dewi Yasin Limpo karena sama-sama dari Makassar. Namun, ia tak begitu kenal dekat dengan Dewi.  "Saya sudah berangkat ke Surabaya pada 15 Agustus 2009. Saya sama sekali tidak menelepon Hasan," katanya.

Senada dengan putrinya, Arsyad turut membantah laporan tim investigasi yang menyatakan dirinya mengenal dekat Hasan. Arsyad mengaku hanya mengetahui Hasan sebagai staf di MK. Menurut Arsyad, Hasan memang datang ke rumahnya. Tetapi, ia sama sekali tak mengundang Hasan. Tuturnya, Hasan datang untuk menemui Rara, itu pun ia ketahui dari istrinya.

"Hasan tidak pernah masuk di ruangan saya (ruangan di MK). Saya juga tidak pernah mengundang Hasan ke rumah saya. Waktu itu dia datang, istri saya yang bilang dia (Hasan) mau (menyukai) sama Rara," tutur Arsyad.

Saat itu, menurut cerita Arsyad, ia dan Hasan berada dalam ruang televisi. Hasan yang kemudian memulai pembicaraan menanyakan bagaimana membuat jawaban surat putusan MK yang diminta KPU. Namun, dalih Arsyad, dirinya langsung mencurigai Hasan saat menanyakan hal tersebut. Meskipun ia akui, ia sudah sering menjawab kepada siapa pun yang menanyakan penulisan sebuah surat putusan MK. Tetapi, menurutnya, Hasan tidak menempati posisi strategis di MK yang memiliki kewenangan untuk membuat jawaban surat KPU. Posisi Hasan hanya juru panggil di MK. Seharusnya yang berwenang membuat konsep surat adalah panitera MK.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

    KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

    Nasional
    PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

    PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

    Nasional
    DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

    DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

    Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

    Nasional
    Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

    Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

    Nasional
    Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

    Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

    Nasional
    Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

    Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

    Nasional
    Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

    Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

    Nasional
    1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

    1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

    Nasional
    Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

    Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

    Nasional
    PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

    PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

    Nasional
    Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

    Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

    Nasional
    Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

    Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

    Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

    Nasional
    Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

    Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com