Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Tunggu Nazaruddin Jadi Tersangka

Kompas.com - 30/06/2011, 12:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com —  Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengumpulkan bukti untuk menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Dengan demikian, KPK dapat melakukan upaya lebih tegas untuk menjemput paksa anggota Komisi VII DPR itu. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK M Jasin saat dihubungi, Kamis (30/6/2011).

"Ada status hukum yang lebih tinggi, tidak hanya saksi, itulah yang sedang dikembangkan penyidik," kata Jasin.

Menurut dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan mekanisme khusus untuk menjemput Nazaruddin yang kini tengah berada di Singapura itu. Mekanisme tersebut hanya dapat ditempuh jika Nazaruddin menjadi tersangka.

"Untuk bekerja sama dengan penegak hukum setempat, maka statusnya harus tersangka. Untuk menjadikan tersangka, kita perlu bukti-bukti yang cukup," tutur Jasin.

"Misalnya, seperti Nunun, kita bisa minta tolong penegak hukum di luar negeri kalau statusnya tersangka," ujar Jasin.

Oleh karena itu, hingga kini, menurut Jasin, KPK belum berencana menjemput secara paksa Nazaruddin. "Kalau nanti alat buktinya cukup, tidak menutup kemungkinan kita carikan cara untuk melakukan upaya paksa, tetapi belum sekarang," tuturnya.

Nazaruddin tiga kali mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet. Kasus ini melibatkan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer PT Duta Graha Indah Mohamad El Idris. Pada dua kali pemanggilan pertama, Nazaruddin akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk Rosa. Sementara pada pemanggilan ketiga, sebagai saksi untuk Wafid.

Sedianya, pada pemanggilan ketiga KPK dapat menjemput secara paksa kader Partai Demokrat itu. Namun, hal tersebut tidak dilakukan. Wakil Ketua KPK Haryono Umar beralasan, penjemputan secara paksa terhadap Nazaruddin pada panggilan ketiga itu tidak dilakukan karena Nazar diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang berbeda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com