Mahfud: Silakan Andi Nurpati Membantah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD tak mau menanggapi berbagai bantahan mantan anggota KPU yang juga politisi Partai Demokrat Andi Nurpati yang mengelak terlibat dalam kasus dugaan penggelapan dan pemalsuan surat putusan Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, semua orang bisa membantah, tapi kepolisian yang berhak menentukan akhir dari kasus tersebut.

"Enggak apa-apa (Andi Nurpati membantah) semua orang kan bisa membantah. Tetapi polisi kan tidak bodoh juga. Membantah itu biasa, tapi rangkaian fakta-fakta itu sudah dan bisa dirajut oleh polisi untuk menentukan orang yang bersalah atau tidak dan siapa saja yang dinyatakan bersalah. Sekarang saya berhenti bicara tentang orang. Ke polisi saja kalau sudah bicara orang (tersangka)," ujar Mahfud di Jakarta, Senin (27/06/2011).

Menurutnya, bukti-bukti otentik mengenai kasus itu telah disampaikan MK kepada penyidik kepolisian. Oleh karena itu, lanjutnya Sekjen MK, Janedjri M Gaffar pun telah disiapkan untuk memberikan keterangan lengkap kepada kepolisian mengenai kasus tersebut.

"MK sendiri melalui Sekjen menyatakan siap dibedah apa yang ada di sini (MK) untuk mengungkap kasus itu seterang-terangnya. Bukti otentik sudah diserahkan yang diperlukan dan kalau masih kurang apapun nanti kita sediakan," imbuhnya.

Seperti diberitakan, Andi Nurpati menolak dikatakan terlibat dalam kasus pemalsuan dan penggelapan surat putusan MK itu. Ia menduga, mafia justru ada dalam tubuh MK. Andi pun berdalih bahwa namanya ada di kasus itu karena dijebak.

"Mafianya justru ada di MK. Berdasarkan penjelasan MK di Panja, saya lihat justru tidak ada peran dan keterkaitan saya dengan pembuatan surat palsu. Jangan-jangan ini skenario. Saya merasa dijebak. Saya yakin ini by scenario," ujar Andi saat dihubungi wartawan, Rabu (22/06/2011).

Ia menyebutkan, saat diketahui surat tertanggal 14 Agustus adalah surat yang palsu, ia segera merevisi keputusan KPU. Jika dipanggil Panja, Andi menyatakan siap menjelaskan soal surat putusan MK tertanggal 14 Agustus 2009, serta surat tertanggal 17 Agustus 2009 yang dinyatakan sebagai surat asli putusan MK.

"Prinsip saya, setelah mengetahui surat itu dinyatakan palsu, saya langsung merevisi keputusan KPU. KPU sudah perbaiki, sudah ada direvisi oleh KPU. Pada saat itu sudah clear. Tetapi, kenapa baru diangkat lagi sekarang, padahal sudah dua tahun lalu kejadiannya," tukasnya.