Mangindaan: Silakan Periksa Andi Nurpati

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat EE Mangindaan mempersilakan Panitia Kerja Mafia Pemilu Komisi II DPR RI memeriksa Andi Nurpati, yang diduga terlibat kasus dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pemilihan Umum 2009 di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I. Partai Demokrat mendukung upaya penuntasan kasus tersebut.

"Silakan. Saya setuju supaya terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi," kata Mangindaan kepada wartawan, Jumat (24/6/2011) di Jakarta.

Mangindaan mengemukakan, Partai Demokrat akan mengambil tindakan jika mantan anggota KPU itu terbukti melakukan pelanggaran hukum. Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan, kasus dugaan pemalsuan ini semakin menunjukkan rendahnya integritas dan profesionalitas KPU sebagai penyelenggara pemilu. Kasus itu akhirnya memunculkan pertanyaan tentang legitimasi Pemilu 2009. "Keabsahan Pemilu 2009 memang diakui, tetapi untuk legitimasi merupakan pertanyaan lain," kata Malik, Kamis (23/6/2011) di Jakarta.

Penilaian itu muncul, menurut Malik, karena dugaan pemalsuan surat MK hanya salah satu dari sebagian kasus yang muncul pada Pemilu 2009. Sejumlah masalah lain telah muncul, seperti kekacauan kinerja pelaporan hasil penghitungan suara secara elektronik dan amburadulnya daftar pemilih tetap. Bahkan, DPR periode 2004-2009 sampai membentuk panitia khusus angket untuk mengusut kekacauan daftar pemilih tetap pada Pemilu 2009. Salah satu rekomendasi pansus itu adalah memberhentikan komisioner KPU.

"Dibandingkan dengan pemilu sebelumnya pada era reformasi, kualitas Pemilu 2009 memang paling banyak dipertanyakan," kata Malik. Ia menambahkan, kondisi itu terutama disebabkan rendahnya kapasitas KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin menambahkan, rendahnya kapasitas anggota KPU membuat mereka sering kebingungan saat membuat keputusan sehingga akhirnya mudah diintervensi. Namun, kekacauan di KPU itu juga dapat diduga merupakan bagian dari desain besar yang dimainkan kelompok tertentu. Dalam politik, kata Nurul, upaya desain-mendesain biasa terjadi, terutama jika memiliki kekuasaan.

"Yang pasti, Pemilu 2009 merupakan kesalahan kolektif kita serta menjadi pelajaran yang amat mahal dan berharga. Kondisi 2009 tidak boleh terulang pada pemilu mendatang. KPU mendatang harus lebih berintegritas dan profesional," ujar Nurul.

Persyaratan menjadi anggota KPU pun, kata Nurul, akan diperketat. Setiap anggota KPU harus memiliki pemahaman cukup di bidang politik dan pemilu.