Capim dari Internal KPK Lebih Terjamin

Kompas.com - 21/06/2011, 15:56 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW)  Emerson Yuntho menyambut baik langkah sejumlah petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendaftarkan diri untuk menjabat sebagai pimpinan KPK periode 2011-2015. Menurut Emerson, integritas mereka lebih terjamin dibanding calon dari eksternal KPK.

"Suatu yang positif ya, lebih baik orang internal yang masuk daripada eksternal tapi kita ragukan integritasnya," kata Emerson di Gedung KPK Jakarta, Selasa (21/6/2011).

Seperti diketahui, unsur pimpinan KPK Chandra M Hamzah mendaftarkan diri untuk kembali memimpin lembaga antikorupsi itu. Selain Chandra, pejabat internal KPK yang mendaftar adalah Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja dan Juru Bicara KPK Johan Budi.

Emerson menilai, ketiganya memiliki integritas dalam mendukung pemberantasan korupsi. Sedangkan orang eksternal KPK, menurutnya kemungkinan mendaftar tanpa motif yang jelas.

"Ini pemberantasan korupsi, bukan pemberantasan KPK. Karena beberapa orang yang masuk, motifnya tidak jelas. Ada yang memang mencari lowongan pekerjaan, ada yang mungkin memiliki motif tertentu," ujar Emerson.

Terkait masa jabatan Busyro Muqoddas sebagai Ketua KPK, Emerson mengatakan bahwa semua pihak sedianya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang menyimpulkan bahwa masa jabatan Busyro adalah empat tahun, bukan sekadar melanjutkan masa kepemimpinan Ketua KPK terdahulu, Antasari Azhar yang akan berakhir di ujung tahun ini. DPR, kata Emerson, harus dapat menerima putusan MK tersebut.

Panitia Seleksi Pimpinan KPK yang dipimpin Menteri Hukum dan Hak Asasi Patrialis Akbar secara resmi telah menutup pendaftaran calon pimpinan pada Senin kemarin (20/6/2011). Tercatat, 215 orang yang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Pansel akan bekerja menyeleksi para pendaftar menjadi 8 orang yang kemudian diseleksi kembali untuk menempati empat kursi pimpinan KPK yang tersisa. Untuk diketahui, KPK sebagai lembaga ad hoc antikorupsi memiliki lima unsur pimpinan yang bekerja secara kolektif. Busyro Muqoddas sudah dipastikan akan menempati satu kursi pimpinan.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Nasional
Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Nasional
Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Nasional
PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

Nasional
Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Nasional
Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Nasional
Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Nasional
Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Nasional
Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Nasional
Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X