Tudingan pada Presiden Berlebihan

JAKARTA, KOMPAS.com — Politikus Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengkritik sejumlah kalangan yang mempersalahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena dianggap tidak memerhatikan masalah Ruyati, TKI yang dihukum mati Pemerintah Arab Saudi, Sabtu (18/6/2011).

Menurut Ramadhan, tudingan terhadap Presiden mengenai kematian Ruyati keterlaluan dan berlebihan. "Ketika kita menuding Presiden tidak bertanggung jawab terhadap nyawa orang, itu kan keterlaluan. Ada yang mengatakan Presiden hanya respons SMS (pesan singkat), tetapi tidak respons kepada masalah tenaga kerja wanita, itu kan juga keterlaluan. Kan, ada bagian-bagiannya di sana (Saudi Arabia). Kalau kritisi Dubes wajar itu. Akan tetapi, kalau kritisi Presiden itu berlebihan," ujar Ramadhan di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa (21/06/2011).

Menurut dia, orang yang melakukan aturan di dunia mana pun, kejahatan pembunuhan harus dihukum. Namun, yang perlu dikritisi,  Pemerintah Indonesia tidak mengetahui hukum pancung yang terjadi pada Ruyati.

"Ada warga kita yang dihukum karena membunuh. Di mana pun di dunia ini tidak ada bahwa pembunuhan itu tidak terkena hukuman. Enggak ada kan, atau ada coba bisa ditunjukkan di mana? Nah kalau pemerintah sampai tidak tahu, itu kalau yang seperti itu bisa dikritisi. Kalau Presiden dituding tidak bertanggung jawab pada nyawa orang, itu kan keterlaluan," tuturnya.

Seperti diberitakan, ketika kabar Ruyati dipancung di Arab Saudi beredar, sejumlah pihak, termasuk NGO, menganggap hal tersebut sebagai tamparan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kematian Ruyati dinilai sebagai kegagalan  Presiden dalam melindungi hak asasi buruh migran Indonesia yang berada di luar negeri.

Tudingan miring kepada Presiden itu juga dikaitkan dengan pidato Presiden di depan sidang ke-100 ILO di Swiss yang menegaskan soal perlindungan pemerintah terhadap pembantu rumah tangga (PRT) migran di luar negeri. Isi pidato itu dinilai berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi pada Ruyati.