Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Tak Tegas pada Nazaruddin

Kompas.com - 12/06/2011, 15:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei Lingkaran Survei Indonesia  terhadap 1.200 responden pada  1-7 Juni lalu menunjukkan rakyat menilai Partai Demokrat tak tegas pada politikusnya, M Nazaruddin, terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus suap Sesmenpora. Survei LSI menyebutkan, 41,2 persen responden mengatakan Demokrat kurang tegas.

"Publik melihat adanya keretakan internal yang dipertontonkan secara telanjang, bukannya upaya untuk menyelesaikan. Demokrat dilihat tak tegas wibawanya sehingga Nazaruddin pun tak dapat pulang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi," kata pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA, dalam keterangan pers di kantornya, Minggu (12/6/2011).

Menurut dia, penilaian ini diikuti keinginan dari publik agar terlibat atau tidaknya Nazaruddin dan dua petinggi Demokrat lainnya,  Andi Malarangeng dan Angelina Sondakh, diperjelas.

Dengan demikian, publik memperoleh penjelasan yang jernih, terutama atas sosok Nazaruddin yang seolah-olah tampak perkasa belakangan ini sehingga tak berspekulasi. "Umumnya publik ingin clear terhadap pertanyaan besar mengapa Nazaruddin itu begitu perkasa, padahal lima bulan lalu tidak terlalu didengar namanya. Sekarang dia jadi headline karena begitu perkasanya, bahkan Dewan Pembinanya sendiri seolah-olah tidak berdaya. Ini yang muncul di benak banyak pemilih tentang ruang gelap politik di Indonesia saat ini," ujarnya.

Denny mengatakan, Nazaruddin memiliki daya rusak yang kuat bagi Demokrat. Menurut perbandingan survei, suara Demokrat anjlok sekitar 5 persen dari Januari lalu karena merebaknya kasus yang melibatkan mantan Bendahara Umum Demokrat itu.

Oleh karena itu, menurut dia, Demokrat harus segera mengambil langkah untuk memperbaiki kembali citranya dan membenahi kepercayaan publik tersebut. "Kalau tak segera diatasi bisa jadi Demokrat makin jatuh lagi," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

    Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

    Nasional
    Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

    Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

    Nasional
    Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

    Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

    Nasional
    Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

    Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

    Nasional
    Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

    Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

    Nasional
    Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

    Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

    Nasional
    Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

    Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

    Nasional
    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    Nasional
    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Nasional
    Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

    Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

    Nasional
    Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Nasional
    Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

    Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Nasional
    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com