Nazar Tak Hadir, Tarik Ulur Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti menilai, jika mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazaruddin tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (10/6/2011), hal tersebut merupakan upaya tarik ulur agar terjadi keseimbangan di Partai Demokrat. Menurut Ray, dalam kasus itu, Nazaruddin akan memaksimalkan ketidakhadirannya sampai ada pemanggilan paksa dari KPK. Pemanggilan KPK terhadap Nazaruddin dijadwalkan pukul 10.00 pagi ini, terkait dengan penyelidikan kasus pengadaan dan revitalisasi sarana dan prasarana di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007.

"Cara melihatnya sederhana. Kalau Nazaruddin sejak awal punya keinginan untuk menyelesaikan kasus ini, yang bersangkutan tidak perlu berlama-lama di Singapura. Dan seharusnya dia datang serta ketika dijemput oleh tim Demokrat," ujar Ray kepada Kompas.com, Jumat (10/6/2011).

Ray menambahkan, ketidakhadiran Nazaruddin akan memperburuk citra Demokrat. Ia juga mempertanyakan, apakah partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut mempunyai "senjata" yang tepat untuk menyangkal dari permasalahan tersebut. "Sebab, hal ini merupakan pilihan berani dari Nazaruddin dan tentu saja Demokrat. Asumsinya, Demokrat telah memperhitungkan ini matang-matang. Dan kenyataan bahwa bangsa ini pelupa, mudah terombang-ambing isu, dan pemaaf merupakan senjata Demokrat menghadapi berbagai cibiran pada masa depan," lanjutnya.

Selain Nazaruddin, KPK juga akan memeriksa istrinya, Neneng Sri Wahyuni, terkait dengan kasus pengadaan listrik tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sebelumnya, Nazaruddin dikaitkan dengan kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet. Dalam kasus ini, ia akan diperiksa pada Senin pekan depan. Nazaruddin bertolak ke Singapura pada 23 Mei 2011, diduga ia masih berada di negara tersebut. Alasan yang diutarakannya adalah menjalani pengobatan.