Dua BPJS Tak Masalah

Kompas.com - 09/06/2011, 22:45 WIB
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com — Format ideal bagi wadah penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional seharusnya memang berjumlah satu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Namun, apabila Panitia Kerja DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang BPJS telah menetapkan dua BPJS saja, tidak menjadi persoalan.

Menurut Hasbullah Thabrany, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, dalam diskusi yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional tentang "Format Ideal BPJS: BUMN atau Wali Amanat?" di Jakarta, Kamis (9/6/2011), yang seharusnya dijalankan adalah proses tranformasi dari empat lembaga, yaitu PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT Asabri (Persero), dan PT Taspen (Persero), ke dalam dua BPJS bilamana UU BPJS ditetapkan.

"Meskipun prosesnya bertahap, transformasi atau peleburan itu harus meliputi program, kepesertaan, aset, dan kelembagaan, yang harus dijalankan secara akuntabel dan transparan. Sebab, jika tidak, dikhawatirkan Kementerian BUMN seolah-olah ingin terus mengangkangi BUMN-BUMN seperti Jamsostek," tandas Hasbullah.

Seminar dihadiri oleh Kepala Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, Direktur Operasional Askes Umbu M Marisi, Sekjen Komite Aksi Jaminan Sosial Said Iqbal, serta anggota Panitia Khusus DPR asal Fraksi PAN, Hang Ali SS Pahan.

Sebelumnya, Hasbullah menceritakan, dalam rapat-rapat yang waktu itu dihadirinya di Kantor Menko Kesejahteraan Rakyat semasa Aburizal Bakrie ataupun di Istana Wakil Presiden pada zaman Wapres Muhammad Jusuf Kalla, sejak lama Kementerian BUMN memang salah satu pihak yang getol menolak adanya peleburan BUMN ke BPJS.

Jangan cuma omong

Adapun mantan Ketua Tim SJSN Sulastomo menyambut baik kesepakatan yang terjadi di Panja DPR terhadap dua BPJS. Kedua BPJS itu bisa untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. "Secara moral telah ada konsensus sehingga kesepakatannya harus dipegang teguh. Jalankan saja segera peleburan itu. Tidak ada beban fiskal, dan jangan sampai cuma ngomong saja," ujar Sulastomo.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Sulastomo, jika pemerintah dan DPR punya iktikad baik, soal transisi dan transformasi empat lembaga jaminan sosial yang ada itu cukup dibahas dalam satu hari saja dan tidak perlu berlama-lama dalam Pansus DPR mendatang.

Said Iqbal menyatakan, tujuh hari sebelum tanggal 15 Juli—batas akhir pembahasan RUU BPJS—DPR harus mengambil inisiatif untuk menjalankan hak angket yang mempertanyakan mengapa pemerintah tidak punya iktikad baik memenuhi amanat konstitusi. "Petisi rakyat juga akan dijalankan ke Istana," ancam Said.

Sementara Isa meminta semua pihak memahami lebih dulu konteks dari transformasi empat lembaga jika dilebur dalam dua BPJS. "Jangan curiga dan terburu-buru memutuskan. Sebab, pemerintah belum mendefinisikan secara konkret jaminan dasarnya apa saja jika dipindah. Jika jaminan dasar tidak mencakup keseluruhan jaminan yang sekarang ini sudah dinikmati peserta tertentu di BPJS, maka kelebihannya harus diselenggarakan oleh lembaga di luar BPJS," kata Isa.

Pemerintah berpikir rasional saja untuk kepentingan semuanya agar ekonomi tetap jalan, pengusaha tetap ada, dan tidak membebani setiap individu para pekerja. "Tidak semua program, misalnya, harus dijalankan di BPJS. Kami ingin agar tidak terjadi tumpang tindih. Kalau aset dan orangnya yang dipindah, tidak ada persoalan," tambah Isa.

Secara terpisah, anggota Pansus DPR Rieke Diah Pitaloka menyatakan, dalam rapat Panja RUU BPJS lalu, lima masalah krusial telah disepakati.

Selain jumlah, organ, masa peralihan, kepesertaan, dan iuran juga sanksi di BPJS. Sementara dua masalah sebelumnya sudah disepakati, yaitu definisi dan bentuk badan hukum BPJS sesuai sembilan prinsip SJSN. "Namun, hal tersebut baru berbicara kerangkanya. Isi substansinya secara rinci belum disepakati," kata Rieke.

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

    Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

    Nasional
    Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

    Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

    Nasional
    Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

    Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

    Nasional
    Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

    Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

    Nasional
    Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

    Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

    Nasional
    Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

    Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

    Nasional
    BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

    BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

    Nasional
    Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

    Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

    Nasional
    Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

    Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

    Nasional
    Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

    Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

    Nasional
    Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

    Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

    Nasional
    Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

    Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

    Nasional
    Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

    Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

    Nasional
    Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

    Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

    Nasional
    Respons Wakil Ketua MKD soal Rendahnya Tingkat Kepercayaan Publik terhadap DPR

    Respons Wakil Ketua MKD soal Rendahnya Tingkat Kepercayaan Publik terhadap DPR

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.