Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Batas Garis Kemiskinan Dipertanyakan

Kompas.com - 09/06/2011, 18:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Batas garis kemiskinan yang saat ini ditetapkan pemerintah, yakni berpenghasilan Rp 212.000 per orang dipertanyakan kalangan DPR RI. Batas garis kemiskinan itu terlalu rendah karena orang yang berpenghasilan pada level upah minimum provinsi terendah pun belum tentu sejahtera.

"Upah minimum provinsi terendah itu di Jawa Tengah yakni Rp 675.000, sedangkan batas garis miskin Rp 212.000. Apakah orang yang berpenghasilan Rp 300.000 mau digolongkan hidup layak? Belum tentu mau," kata anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfhie Ofp, Kamis (9/6/2011) di Jakarta.

Dolfhie berbicara dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Agus Darmawan Wintarto Martowardojo dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisyahbana.

Menurut Dolfhie, standar kemiskinan saat ini perlu ditinjau ulang, sebab Indonesia kerap mengubah-ubah standar. Akibatnya fatal karena angka kemiskinan pernah naik dari 11,3 persen pada 1996 menjadi 12 persen pada tahun 1998, hanya karena Badan Pusat Statistik (BPS) mengubah metode perhitungannya. "Kalau sekarang BPS menggunakan garis kemiskinan Rp 212.000, bagaimana orang Papua Barat yang UMR-nya sudah Rp 1.410.000," katanya.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Andi Rachmat mengemukakan, kondisi kependudukan menunjukkan kerentanan karena penduduk golongan nyaris miskin (near poor) semakin meningkat dalam tiga tahun terakhir ini. Kenaikan golongan hampir miskin itu patut diwaspadai karena berpotensi menimbulkan keresahan sosial.

"Golongan hampir miskin itu bisa jadi orang-orang lulusan SMP, sangat rentan terhadap kenaikan inflasi, seperti pegawai golongan rendah. Selain itu, semakin banyak ibu rumah ta ngga yang bekerja, variabel ini perlu diperhitungkan karena menunjukkan adanya tekanan pada kaluarga yang memaksanya harus bekerja," ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azha Azis mengutarakan, kemiskinan itu tidak berubah-ubah karena di setiap provinsi tetap ditemukan penduduk miskin. Contoh yang mengenaskan adalah tingkat kemiskinan di Papua Barat yang masih 34,88 persen; Papua 36,8 persen; Nanggroe Aceh Darussalam 20,96 persen; dan Gorontalo 23,19 persen.

"Kalau terus-menerus seperti itu, maka pemerintah harus serius dengan fokus pada penurunan kemiskinan itu di kantong-kantong kemiskinan itu," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com