Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Geledah Rumah Staf PT DGI

Kompas.com - 07/06/2011, 20:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di dua tempat terkait dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pihaknya menggeledah rumah salah satu staf PT Duta Graha Indah (DGI) dan saksi lainnya. Namun, belum dapat dipastikan rumah siapa yang digeledah.

"Di Cirendeu (Pondok Cabe) dan di Mekarsari (Cibubur). Yang kita geledah adalah tempat atau rumah yang diduga terkait proses dugaan suap pada Sesmenpora," kata Johan di gedung KPK Jakarta, Selasa (7/6/2011).

Menurut Johan, penggeledahan dilakukan untuk mencari alat bukti tambahan. Namun belum diketahui hasil penggeledahan tersebut. "Kita duga ada barang bukti atau alat bukti yang ada di tempat tersebut, kita belum tahu hasilnya, karena masih berlangsung," ucap Johan.

Adapun PT DGI adalah pemenang proyek pembangunan wisma atlet SEA Games. Manajer Marketing PT DGI yakni Mohamad El Idris menjadi salah satu persangka dalam dugaan suap wisma atlet itu.

Kasus dugaan suap dalam pembangunan wisma atlet itu bermula dari tertangkap tangannya Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam bersama El Idris dan mantan Direktur Marketing PT Anak Mindo Rosalina Manulang. Wafid diduga menerima suap berupa cek senilai Rp 3,2 miliar dari Mohamad El Idris dengan Rosa sebagai perantara. Ketiganya kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Terkait kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlah petinggi PT DGI sebagai saksi. KPK juga meminta penerbitan surat cegah terhadap Dirut PT DGI Dudung Purwadi, Direktur Operasional PT DGI Johanes Adi Widodo, dan Direktur Keuangan PT DGI Laurencius Teguh Khasanto. Sebelumnya KPK juga menggeledah kantor PT DGI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com