Kemenhub: KM Martasiah Kelebihan Muatan

Kompas.com - 07/06/2011, 17:23 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Dirjen Hubungan Laut Kementerian Perhubungan Sunaryo menyimpulkan kecelakaan kapal motor Martasiah (KM Martasiah) di Kota Baru, Kalimantan Selatan, hari ini, Selasa (7/6/2011), disebabkan karena kelebihan muatan. Kemungkinan terjadinya kecelakaan juga diperparah dengan faktor cuaca buruk yang terjadi di perairan.

"Penyebabnya, overload itu pasti. Kedua, karena hujan, cuaca. Kalau kita melihat cuaca yang tak menentu dengan jumlah penumpang yang standar saja, kita harus berhitung tentang risiko. Lah ini kok malah dimuati hampir dua kali, bahkan lebih. Itu kan, menurut saya, keputusan gila," tegasnya di Gedung DPR, Selasa siang.

Menurut Sunaryo, KM Martasiah tergolong dalam kapal yang berukuran 6 gross ton (GT). Kapal jenis ini biasanya berkapasitas 50-60 penumpang tanpa muatan barang yang banyak. Sementara menurutnya, KM Martasiah berangkat dengan kapasitas 105 penumpang plus muatan barang yang banyak.

Seharusnya, pemerintah daerah setempat melarang kapal dengan kelebihan muatan untuk berangkat. Sunaryo mengatakan, pengawasan kapal-kapal berukuran di bawah 7 GT memang menjadi tupoksi dan tanggung jawab dari pemerintah daerah sesuai dengan UU Otonomi Daerah. KM Martasiah juga berangkat dari pelabuhan konvensional yang tidak berada di bawah naungan Dirjen Hubungan Laut karena tidak memiliki syahbandar. Pelabuhan-pelabuhan semacam ini memang berada di bawah koordinasi langsung pemerintah daerah.

"Saya berpendapat dengan kapal 6 gross ton dimuati 105 orang ini namanya keputusan gila. Ini saya marah besar, walau itu bukan di bawah kewenangan saya. Kalau di bawah kewenangan saya dan administrasi pelabuhan yang keluarkan SIB atau SPB, sekarang juga saya akan usulkan ke menteri untuk dicopot," tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura: Mulai Dibahas 1998, Diteken di Era Jokowi

Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura: Mulai Dibahas 1998, Diteken di Era Jokowi

Nasional
Siapa yang Diuntungkan dari Penandatanganan Kesepakatan FIR Jakarta – Singapura?

Siapa yang Diuntungkan dari Penandatanganan Kesepakatan FIR Jakarta – Singapura?

Nasional
Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Nasional
Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Nasional
Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berpolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berpolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Nasional
Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Nasional
Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Nasional
Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Nasional
Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.