Anggaran dan UU, Jurus Korupsi di DPR

Kompas.com - 04/06/2011, 19:34 WIB
EditorLatief

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat ekonomi, Hendri Saparini, menyesalkan fungsi penentuan anggaran negara yang biasa diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) justru diambil alih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tumpang tindih fungsi itu menyebabkan potensi korupsi oleh anggota DPR semakin besar.

Menurutnya, tak banyak anggota Dewan yang bersikap netral. Para anggota DPR saat ini lebih mengutamakan kepentingan partai, pribadi, dan konstituen yang dulu memilih mereka untuk duduk di kursi legislatif.

"Sebelum reformasi, peran dari Bappenas sangat besar. Perkiraan biaya untuk kebutuhan negara ada di Bappenas. Sekarang perannya minimal. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kadang tidak dipakai. Sekarang yang menentukan lebih banyak di DPR," ujar Hendri saat menghadiri diskusi "Indonesiaku Dibelenggu Koruptor", Sabtu (4/6/2011).

"Semua dibuat harus berdasarkan persetujuan DPR karena fungsi anggaran. Dengan demikian, bukan lagi pada arahan untuk kepentingan nasional, melainkan ini untuk konstituen saya atau bukan, untuk daerah saya atau bukan. Seolah-olah cuma jatah-menjatah. Dibagi pertama bagi partainya, kemudian bagi daerahnya," lanjutnya.

Selain itu, kata Hendri, tingginya desakan globalisasi dan munculnya perusahaan-perusahaan swasta, baik nasional maupun asing, mengakibatkan DPR membuat undang-undang tentang kebijakan ekonomi yang justru tidak berpihak kepada rakyat. Bukan hanya anggota dewan, melainkan birokrasi dalam pemerintahan juga disuap hanya untuk menguntungkan para pengusaha. Alhasil, lanjut Hendri, susah untuk menghentikan cara-cara korupsi seperti demikian.

"Suap juga dilakukan untuk mengeluarkan undang-undang. Bukan hanya level perizinan di daerah. Mereka (pengusaha asing) pun akan cari celah. Selama pejabatnya masih bisa disuap, korupsi itu terjadi untuk mendorong regulasi yang menguntungkan swasta. Yang membuat itu ya birokrat dan DPR. Untuk anggaran, kayanya semua koalisi. Mana yang betul-betul oposisi, saya tidak tahu," katanya.

Hendri mengungkapkan, para pengusaha tersebut bisa melakukan apa pun lewat suap DPR atau pemerintah daerah (pemda). Salah satu contoh nyata adalah banyaknya perizinan perusahaan tambang yang bermasalah.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita kan tidak boleh naif bahwa pemain global ingin menguasai ekonomi kita. Kalau undang-undang membolehkan mereka, ya sudah, tidak akan bawa pengaruh untuk menghentikan mereka," papar Hendri.

Hendri kemudian memberi contoh mengenai UU Migas dan UU Penanaman Modal. Menurutnya, kedua undang-undang itu dibuat bukan tanpa suap.

"Artinya, bukan tanpa timbal balik. Kita juga tahu itu. UU itu sangat liberal. Pembelokan arah kebijakan ekonominya sangat sulit untuk bisa dilacak. Terjadi korupsi yang mahadahsyat di situ, dan kita susah menghentikannya," ujarnya.

Ia mengatakan, berbagai dugaan korupsi dan suap ini mengakibatkan program-program pemerintah sering kali salah sasaran sehingga hasilnya bukan untuk rakyat yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, lanjutnya, bukan hanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang harus bekerja, melainkan juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"BPK harus punya orang-orang yang bisa dipercaya untuk melakukan audit terhadap anggaran yang dibuat dan telah digunakan untuk rakyat. Temuan banyak di situ (BPK), tetapi tebang pilih juga ada di situ. Di bawah yang bertugas menyidik, ada auditor. Di atasnya ada anggota badan yang menentukan hasilnya. Itu yang harus dikuatkan agar bisa melihat bahwa anggaran benar-benar dipakai dan tidak salah sasaran. Contoh, laporannya dana untuk pasar di daerah, padahal daerah membutuhkan penguatan di sektor kesehatan. Itu salah satu contoh salah sasaran," tutupnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

Nasional
BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

Nasional
Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Nasional
Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

Nasional
Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

Nasional
BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

Nasional
UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
UPDATE 15 Juni: 11.699.021 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 15 Juni: 11.699.021 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 15 Juni: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Tercatat 116.787 Orang

UPDATE 15 Juni: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Tercatat 116.787 Orang

Nasional
UPDATE 15 Juni: 108.800 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 15 Juni: 108.800 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
BIN: Radikalisme, Separatisme di Papua, hingga Serangan Siber Jadi Ancaman Nasional

BIN: Radikalisme, Separatisme di Papua, hingga Serangan Siber Jadi Ancaman Nasional

Nasional
UPDATE 15 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 108.632 Orang

UPDATE 15 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 108.632 Orang

Nasional
Kasus Covid-19 di 11 Daerah Melonjak, Satgas: Pembentukan Poskonya Rendah

Kasus Covid-19 di 11 Daerah Melonjak, Satgas: Pembentukan Poskonya Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X