Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singapura, Negara Teraman untuk Penjahat

Kompas.com - 01/06/2011, 19:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla turut angkat bicara mengenai sejumlah orang yang tersangkut masalah hukum selalu memilih Singapura sebagai tempat mereka menghindari tudingan dan aparat penegak hukum.

Kalla mengakui, jika negara Singapura merupakan salah satu tempat pelarian paling aman bagi warga negara Indonesia untuk bersembunyi. Apalagi, lanjutnya, negara Singapura tidak memiliki perjanjian ekstradisi.

"Singapura itu paling aman, tidak ada perjanjian ekstradisi dan dekat dengan Indonesia dan mudah komunikasinya,"ujar Kalla usai menghadiri acara Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung MPR RI, Rabu (01/06/2011). Oleh karena itu, ia tidak heran jika sejumlah orang yang bermasalah dalam hukum lari ke negeri Singa itu.

"Ya semua yang ke sana, yang takut. kalau takut berarti ada masalah kan," tegasnya.

Kalla kemudian menuturkan bahwa ketika dirinya masih menjabat sebagai Wakil Presiden 2004-2009, sebenarnya telah ada perjanjian ektradiksi yang pernah dibicarakan dengan pemerintah negara pulau tersebut. Namun, finalisasi perjanjian tersebut gagal lantaran Pemerintah Singapura mengaitkannya dengan perjanjian lainnya.

"Setelah itu enggak jadi," katanya. Ia menuturkan pada 2005 lalu perdana menteri Singapura dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tercatat pernah menandatangani perjanjian ekstradiksi Indonesia-Singapura dan perjanjian kerjasama pertahanan di Bali.

Namun, DPR kemudian menolak meratifikasinya sebab klausul perjanjian pertahanan akan mewajibkan Indonesia memberikan spot bagi Singapura untuk mendirikan markas militer di Indonesia.

"Lee Kuan Yew memang sempat berkunjung ke Indonesia dan menemui sejumlah petinggi partai politik di Indonesia di saat kedua perjanjian dibahas," tambahnya.

Oleh karena batal perjanjian ekstradisi itu maka, tuturnya, sudah seharusnya Pemerintah meminimalisir kepergian orang yang dianggap bermasalah secara hukum. Setiap aparat hukum harus bisa membaca pola pihak-pihak yang akan diperkirakan bermasalah. Apalagi, lanjutnya, jika alasan pergi ke Singapura untuk urusan medis.

"Ya itulah kita harus hati-hati memberikan ijin," tukasnya. Sejauh ini dikabarkan, orang yang dianggap bermasalah Nunun Nurbaeti dan Nazaruddin dikabarkan tengah berada di negara itu. Nunun merupakan tersangka dugaan suap untuk pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004 Miranda Swaray Goeltom.

Paspor Nunun telah dicabut oleh KPK sejak menjadi tersangka. Sedangkan, Nazaruddin terlibat dalam beberapa masalah, salah satunya ia diduga tersangkut dalam dugaan suap pembangunan Wisma Atlit untuk SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Nazaruddin sendiri telah dicekal kepergiannya ke luar negeri oleh KPK sehari setelah ia berangkat, yaitu sejak 24 Mei 2011.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com