Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud: Wajar Harta Sekjen MK Miliaran

Kompas.com - 01/06/2011, 16:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai wajar jika jumlah harta kekayaan Sekjen MK Janedjri M Gaffar mencapai miliaran rupiah. Menurut dia, jika bekerja dalam jangka waktu lama sebagai pegawai negeri tentu mampu mencicil harta sebanyak itu. Mahfud menegaskan, tak perlu mengungkit kepemilikan harta Janedjri setelah MK mengungkapkan dugaan suap yang diberikan oleh mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin kepada Janedjri.

"Waktu saya jadi pegawai negeri, punya kekayaan enam miliar. Kenapa kekayaan saya yang banyak itu, sebelum saya ke Jakarta. Pegawai negeri itu, ada tanah murah dibeli. Lalu jadi kota, kemudian mahal. Keterlaluan kalau curiga, berbicara perkara itu, lalu mengungkit masalah ini. Ini tak ada hubungannya," ungkapnya di Gedung MPR, Rabu (1/6/2011).

Lagi pula, menurut Mahfud, Janedjri sudah melaporkan harta kekayaannya sebagai pejabat publik ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Mahfud sendiri mengaku tidak tahu-menahu tentang jumlah kekayaan Janedjri. "Tidak tahu saya. Kalau yang saya baca di koran cuma lima miliar. Bentuknya tanah, uang tunai berapa gitu. Tapi tanyalah ke KPK," tambahnya.

Seperti diberitakan berdasarkan data yang terakses pada mesin Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), jumlah harta Janedjri mencapai Rp 5,02 miliar. Jumlah ini mencakup harta tidak bergerak senilai Rp 270 juta dan harta bergerak senilai Rp 590 juta, berupa mobil Toyota Altis 2003, Nissan Serena 2007, dan Nissan Extrail 2009. Pria berkacamata ini juga disebut memiliki aset di bidang peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, dan kehutanan senilai Rp 50 juta, surat berharga atau investasi pada tahun 2003 senilai Rp 150 juta serta giro dan setara kas senilai Rp 2,5 miliar. Janedjri juga disebut memiliki kekayaan dari piutang senilai Rp 2,18 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com