Mahfud: Wajar Harta Sekjen MK Miliaran

Kompas.com - 01/06/2011, 16:00 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai wajar jika jumlah harta kekayaan Sekjen MK Janedjri M Gaffar mencapai miliaran rupiah. Menurut dia, jika bekerja dalam jangka waktu lama sebagai pegawai negeri tentu mampu mencicil harta sebanyak itu. Mahfud menegaskan, tak perlu mengungkit kepemilikan harta Janedjri setelah MK mengungkapkan dugaan suap yang diberikan oleh mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin kepada Janedjri.

"Waktu saya jadi pegawai negeri, punya kekayaan enam miliar. Kenapa kekayaan saya yang banyak itu, sebelum saya ke Jakarta. Pegawai negeri itu, ada tanah murah dibeli. Lalu jadi kota, kemudian mahal. Keterlaluan kalau curiga, berbicara perkara itu, lalu mengungkit masalah ini. Ini tak ada hubungannya," ungkapnya di Gedung MPR, Rabu (1/6/2011).

Lagi pula, menurut Mahfud, Janedjri sudah melaporkan harta kekayaannya sebagai pejabat publik ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Mahfud sendiri mengaku tidak tahu-menahu tentang jumlah kekayaan Janedjri. "Tidak tahu saya. Kalau yang saya baca di koran cuma lima miliar. Bentuknya tanah, uang tunai berapa gitu. Tapi tanyalah ke KPK," tambahnya.

Seperti diberitakan berdasarkan data yang terakses pada mesin Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), jumlah harta Janedjri mencapai Rp 5,02 miliar. Jumlah ini mencakup harta tidak bergerak senilai Rp 270 juta dan harta bergerak senilai Rp 590 juta, berupa mobil Toyota Altis 2003, Nissan Serena 2007, dan Nissan Extrail 2009. Pria berkacamata ini juga disebut memiliki aset di bidang peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, dan kehutanan senilai Rp 50 juta, surat berharga atau investasi pada tahun 2003 senilai Rp 150 juta serta giro dan setara kas senilai Rp 2,5 miliar. Janedjri juga disebut memiliki kekayaan dari piutang senilai Rp 2,18 miliar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Nasional
Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Nasional
Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Nasional
Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Nasional
Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Nasional
Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Nasional
Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Nasional
Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Nasional
MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Nasional
Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Nasional
Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja 'Meng-covid-kan' Pasien Meninggal Dunia

Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja "Meng-covid-kan" Pasien Meninggal Dunia

Nasional
Jokowi dan PM Jepang Sepakat Buka Perjalanan Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19

Jokowi dan PM Jepang Sepakat Buka Perjalanan Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X