Mega: Privatisasi Tak Terjadi di Pemerintahan Saya

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tak terima pernyataan bahwa privatisasi badan-badan usaha milik negara terjadi pada era kepemimpinannya.

Megawati mengingatkan bahwa dia tak menjabat sebagai Presiden secara utuh selama lima tahun. Mega menggantikan almarhum Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid sejak tahun 2000.

Secara berkelakar, Megawati menyebut dirinya sebagai "Presiden Setengah" karena tak memerintah sejak awal pemerintahan. "Jadi, saya itu mengelus dada, deh. Memangnya saya apa yang membikin BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), bukan sodara-sodara? Saya mesti berkomentar dan membetulkan ini," kata Mega ketika memberikan pidato kunci pada Seminar Nasional "Menuju Kemandirian Energi Nasional" di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (31/5/2011).

Mega, yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengingatkan bahwa BPPN telah ada sejak Presiden ke-2 RI Soeharto memerintah. Namun, kata Mega, badan tersebut saat itu belum terealisasi karena pucuk pimpinan BPPN selalu berganti-ganti. "Jadi, pada waktu sayalah saya katakan 'stop' karena ada TAP MPR yang harus kita laksanakan dan selesaikan supaya keuangan negara ini tidak bleeding," kata Mega.