Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adang Seharusnya Jadi Teladan

Kompas.com - 31/05/2011, 12:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Suami Nunun Nurbaeti, Adang Daradjatun, masih bersikeras untuk melindungi istrinya dari jeratan hukum yang tengah dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menanggapi hal itu, ahli hukum Todung Mulya Lubis menyatakan, seharusnya sebagai seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Adang memberikan teladan dengan patuh terhadap hukum dan membawa istrinya untuk diperiksa KPK.

Apalagi, status Nunun telah ditetapkan sebagai tersangka. "Sebagai anggota DPR, dia seharusnya menjadi teladan bagi semua dalam menghormati proses hukum. Dalam konteks ini sangat bijaksana kalau Adang Daradjatun bersikap kooperatif terhadap KPK dalam mengusahakan Nunun dihadirkan untuk diperiksa. Itu yang menurut saya yang harus dilakukannya," ujar Todung seusai mengikuti sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (31/5/2011).

Namun, lanjut Todung, sulit memisahkan antara posisi Adang sebagai suami dan anggota DPR. Menjadi keluarga terdekat Nunun, lanjut Todung, Adang memiliki hak untuk melindungi istrinya.

"Sulit memisahkan Adang Darajtaun dalam posisinya sebagai suami dan anggota DPR itu susah. Kalau hanya melihat Adang sebagai suami, ya dia punya hak untuk tidak memberi tahu. Itu tidak bisa dipaksakan. Itulah kekecualian yang diberikan UU. Artinya, apakah saya harus beri tahu anak saya yang jadi buron, misalnya, kalau orangtuanya mengganggap harus beri tahu. Itu pilihan. Kalau dia menganggap itu tugasnya penegak hukum, bukan tugasnya. Ya sudah. Tetap saja hak Adang sebagai suami tdak bisa diabaikan," tambahnya.

Seperti yang diketahui, sampai dengan Senin (30/5/2011) kemarin, Adang Daradjatun menyatakan akan tetap melindungi Nunun. Politisi PKS itu tetap merahasiakan keberadaan istrinya dengan alasan Nunun masih sakit dan tengah menjalani perawatan. Kabar yang beredar saat ini, Nunun bolak-balik Singapura dan Thailand. Ia ditetapkan sebagai tersangka sejak Februari lalu, tetapi belum diperiksa KPK sampai hari ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Nasional
    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Nasional
    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Nasional
    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    Nasional
    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Nasional
    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

    Nasional
    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com