Mahfud Tegaskan Tak Ada Intervensi di MK

Kompas.com - 30/05/2011, 20:00 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan bahwa selama ini lembaganya tidak pernah berada dalam kondisi di bawah tekanan atau intervensi siapa pun. Bahkan, lanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun tidak pernah melakukan intervensi terhadap MK.

"Mahkamah Konstitusi sampai sekarang tidak ada intervensi. Orang selalu curiga MK dikendalikan Presiden. Saya saksi lahir batin, Presiden tidak pernah tanya perkara ke sini. Bahkan, perkara terkait partainya dia menghindar. Baru setelah vonis baru, dia tanya ini apa maksudnya," ujar Mahfud di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (30/05/2011).

Mahfud juga mengakui bahwa di ruangannya ada sejumlah "titipan" perkara, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari tokoh-tokoh masyarakat. Namun, perkara titipan itu tak pernah digubris. "Setiap pendapat hukum menyangkut perkara, saya hanya ambil dari fakta di sidang, tidak melalui surat, tidak melalui SMS. Sampai saat ini tidak ada satu pun hakim di sini bisa diintervensi. Kalau ada intervensi, saya yang akan teriak," kata Mahfud.

Hal itu diungkapkan Mahfud karena sejak ia buka suara kepada publik terkait kasus dua politisi Demokrat, Andi Nurpati dan Nazaruddin, banyak tudingan miring yang menyatakan bahwa ia tengah ditunggangi permainan politik SBY.

Terkait Nazaruddin, Mahfud mengaku diminta sendiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sebenarnya telah mengetahui kasus itu sejak lama. SBY meminta Mahfud untuk melakukan jumpa pers dan membeberkan percobaan suap yang dilakukan mantan Bendahara Umum Demokrat itu.

Hal ini yang mengundang tanda tanya publik, mengapa Mahfud menerima tawaran untuk membuka kasus itu. Padahal, kasus itu telah terjadi sejak November 2010 dan uang 120.000 dollar Singapura milik Nazaruddin pun telah dikembalikan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

Nasional
Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Nasional
Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X