Miranda "Curhat" di Persidangan

Kompas.com - 30/05/2011, 18:47 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom mencurahkan keluh kesahnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (30/5/2011) saat bersaksi untuk enam politisi partai Golkar yang menjadi terdakwa dalam dugaan suap cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia 2004. Miranda mengaku terganggu karena namanya dikait-kaitkan dalam kasus dugaan suap yang menjerat 26 politisi DPR 1999-2004 sebagai tersangka itu.

"Saya tidak nyaman, saya marah, berteriak kalau boleh saya teriak. Karena saya tidak tahu apa-apa, biarkan saja, berjalan terhadap aturan yang ada, nanti kita lihat," tuturnya.

Miranda bersaksi untuk Paskah Suzetta, Ahmad Hafiz Zawawi, Marthin Briaseran, dan Bobby Suhardiman, dan Anthony Zeidra Abidin. Nama Miranda disebut-sebut dalam kasus dugaan suap cek perjalanan terkait pemilihan DGSBI yang dimenangkan dirinya pada 2004. Diduga, sejumlah cek perjalanan yang mengalir ke anggota Komisi IX 1999-2004 terkait dengan pemenangan Miranda. Di persidangan Miranda kembali membantah hal itu. Ia mengaku tidak pernah menjanjikan sesuatu, memberikan sesuatu, atau menyuruh seseorang untuk memberikan sesuatu kepada anggota Dewan terkait pemenangannya sebagai DGS BI.

"Bapak-bapak tidak pernah minta dari saya, saya tidak pernah menjanjikan dari bapak-bapak. Bapak-bapak juga tidak pernah minta kalau nanti terpilih, saya juga tidak pernah menjanjikan," ungkapnya.

Selain itu, profesor di bidang ilmu moneter tersebut mengaku dirugikan dengan status cekal yang diterbitkan pemerintah terhadapnya. Pasca dikecal, Miranda tidak dapat menghadiri pertemuan-pertemuan bergengsi yang digelar di luar negeri. "Kalau pencekalan, benar-benar tidak nyaman. Karena hidup saya sebagai researcher (peneliti), sebagai pengajar, saya diundang satu-satunya orang Indonesia untuk bicara di forum Nobel Prize Meeting, tapi saya tidak bisa pergi," katanya.

Dalam kasus ini, sebanyak 26 politisi DPR 1999-2004 ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima sejumlah cek perjalanan terkait dengan pemenangan Miranda Goeltom sebagai DGS BI 2004. Menurut dakwaan, cek perjalanan diberikan Nunun Nurbaeti melalui Ary Malangjudo. Belakangan, KPK juga menetapkan Nunun, yang disebut menjadi aktor kunci yang bisa mengungkap siapa si penyuap, telah ditetapkan sebagai tersangka. Akan tetapi, hingga saat ini belum jelas siapa yang penyuap wakil rakyat tersebut.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Nasional
    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Nasional
    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    Nasional
    Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

    Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

    Nasional
    Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

    Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

    Nasional
    Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

    Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

    Nasional
    Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

    Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

    Nasional
    Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

    Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

    Nasional
    BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

    BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

    Nasional
    Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

    Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

    Nasional
    Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

    Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

    Nasional
    Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

    Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

    Nasional
    Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

    Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

    Nasional
    Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

    Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

    Nasional
    Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

    Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X