Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuncinya Ketegasan SBY

Kompas.com - 29/05/2011, 10:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, peran Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sangat penting dalam mengendalikan krisis yang tengah menerpa partainya. Setelah nama politisinya M Nazaruddin dikaitkan dengan kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet Sea Games, kasus ini bergulir demikian liarnya. Terakhir, beredar pesan singkat gelap yang menyebutkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan elite Demokrat, bahkan menyinggung SBY secara personal. Menurut Yunarto, apa yang terjadi saat ini merupakan cermin bahwa ada persoalan konsolidasi internal yang tidak pernah diselesaikan pasca kongres Demokrat yang dimenangkan Anas Urbaningrum pada 2010 lalu. Faksi-faksi yang ada saat kongres belum melebur untuk menjaga soliditas partai.

"Intinya, bagaimana melakukan konsolidasi internal pasca kongres, yang menurut saya tidak diselesaikan setelah satu tahun berjalan. Selain faksi-faksi yang ada, kasus yang ada saat ini juga memunculkan faksi baru yang kemudian memperuncing konflik. Penyelesaiannya hanya bisa dimulai dengan ketegasan SBY. Saat ini, saya melihat SBY seperti menjadi bagian dari konflik itu sendiri," kata Yunarto, yang bisa disapa Toto, kepada Kompas.com, Minggu (29/5/2011).

Menurutnya, SBY sebenarnya sudah memiliki momentum untuk menyelesaikan dugaan-dugaan suap yang dikaitkan dengan Nazaruddin saat melakukan konferensi pers bersama Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, 20 Mei lalu. Saat itu, SBY menyatakan telah menerima laporan Mahfud bahwa Nazaruddin memberikan uang sebesar 120.000 Dollar Singapura pada tahun 2010. "Tetapi, kenapa tidak diikuti dengan tindakan tegas Demokrat, hingga akhirnya ada keputusan Dewan Kehormatan. Lalu terakhir, kenapa Nazaruddin diizinkan fraksi berobat ke Singapura? SBY seperti kehilangan kendali sehingga penanganan Nazaruddin tidak mulus," papar Toto.

"Intinya, bagaimana political will SBY dan bagaimana perannya dalam pengelolaan konflik," lanjutnya.

Penanganan yang tidak tegas, menurut Toto, memberikan peluang bagi pihak luar untuk memanfaatkan momen mendiskreditkan Demokrat. Apa yang terjadi saat ini, dikatakannya, tak bisa serta merta menuding adanya pihak luar yang mengendalikan, seperti ditudingkan Demokrat. 

"Kalau pun ada pihak luar yang bermain, saya pikir sifatnya hanya black campaign saja. Secara keseluruhan, apa yang terjadi di Demokrat sesungguhnya membuka konflik yang ada selama ini. Mumpung masih tiga tahun lagi pemilu, sebaiknya segera diatasi. Posisi Demokrat dalam keadaan sulit, karena mereka juga dalam masa transisi untuk menjadi partai mandiri pasca SBY tahun 2014 nanti," ujar Toto.

Sebelumnya, saat dihubungi Kompas.com secara terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Kastorius Sinaga mengatakan, pihaknya mensinyalir ada pihak-pihak di luar partai yang ingin menghancurkan Demokrat. Siapa pihak tersebut? Ia hanya menyebutkan, terkait dengan rivalitas politik.

"Sangat nyata dan meyakinkan bagi kami dan Pak SBY bahwa ada pihak-pihak lain yang berhubungan dengan rivalitas politik dengan memanfaatkan kasus Nazaruddin sebagai strategi atau celah untuk menghancurkan Demokrat. Ini untuk kepentingan (pemilu) 2014," kata Kastorius.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

    Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

    Nasional
    PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

    PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

    Nasional
    Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

    Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

    Nasional
    Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

    Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

    Nasional
    Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

    Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

    Nasional
    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    Nasional
    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

    Nasional
    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Nasional
    Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Nasional
    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Nasional
    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    Nasional
    Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    Nasional
    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com