Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tunjukkan Parpol Bukan Sarang Koruptor!

Kompas.com - 28/05/2011, 15:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Saatnya partai politik lebih terbuka soal sumber pendanaan partai agar tidak dianggap sebagai tempat persembunyian para koruptor. Dengan adanya transparansi, publik akan memiliki akses untuk mengontrol dana yang dimiliki parpol.

Pandangan tersebut dikemukakan pengamat politik Universitas Padjadjaran, Dede Mariana, dalam Diskusi Polemik yang dilangsungkan Trijaya Network di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/5/2011). "Parpol selama ini dianggap sebagai bungkernya koruptor, tempat persembunyian para koruptor," ujar Dede.

Dede beralasan, sejumlah politisi parpol yang terjerat dalam kasus korupsi dan penyuapan kerap mendapat perlindungan politik dari pihak partai. Alhasil, publik menilai, dana-dana gelap tersebut berhubungan dengan kepentingan parpol atau bahkan menjadi sumber pendanaan bagi parpol.

"Parpol perlu membuka akses informasi sumber pendanaannya untuk publik atau melalui media data itu dibuka untuk masyarakat. Bisa juga melalui civil society sebagai sarana untuk mendapatkan informasi tersebut," kata Dede.

Selain memungkinkan kontrol publik, lanjutnya, sikap transparan dalam menjelaskan sumber dana akan mendatangkan penilaian positif publik atas parpol yang bersangkutan. Sikap tersebut selanjutnya akan berimbas pada apresiasi dan pilihan publik. Jika tidak, "Orang bisa tidak percaya pada parpol, padahal instrumen berpolitik itu adalah partai," ujarnya.

"Partai perlu transparan ke publik, terutama urusan uang, sebab ini juga berkaitan dengan problem etika," kata Dede. Terkait jalur yang memungkinkan untuk menuntut keterbukaan parpol, publik atau civil society bisa memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

"Aksesnya bisa gunakan UU Parpol atau juga UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan untuk memperoleh informasi lembaga publik. Termasuk parpol, sebagai badan hukum, manakala diminta publik harus dibuka (sumber dananya)," tambah Dede.

Persoalan sumber pendanaan parpol itu dibahas terkait tema Diskusi Polemik, yakni "Bola Panas Nazaruddin". Permadi selaku mantan anggota Badan Kehormatan DPR menilai, mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang diduga terlibat penyuapan dalam proyek pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang adalah orang sakti yang ditakuti orang separtainya.

Salah satu dugaan yang disampaikan Permadi adalah karena Nazaruddin menjadi salah satu orang penting yang menjadi sumber dana bagi Partai Demokrat. Berdasarkan pernyataan Partai Demokrat, Nazaruddin saat ini berada di Singapura untuk menjalani pengobatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com