Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tunjukkan Parpol Bukan Sarang Koruptor!

Kompas.com - 28/05/2011, 15:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Saatnya partai politik lebih terbuka soal sumber pendanaan partai agar tidak dianggap sebagai tempat persembunyian para koruptor. Dengan adanya transparansi, publik akan memiliki akses untuk mengontrol dana yang dimiliki parpol.

Pandangan tersebut dikemukakan pengamat politik Universitas Padjadjaran, Dede Mariana, dalam Diskusi Polemik yang dilangsungkan Trijaya Network di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/5/2011). "Parpol selama ini dianggap sebagai bungkernya koruptor, tempat persembunyian para koruptor," ujar Dede.

Dede beralasan, sejumlah politisi parpol yang terjerat dalam kasus korupsi dan penyuapan kerap mendapat perlindungan politik dari pihak partai. Alhasil, publik menilai, dana-dana gelap tersebut berhubungan dengan kepentingan parpol atau bahkan menjadi sumber pendanaan bagi parpol.

"Parpol perlu membuka akses informasi sumber pendanaannya untuk publik atau melalui media data itu dibuka untuk masyarakat. Bisa juga melalui civil society sebagai sarana untuk mendapatkan informasi tersebut," kata Dede.

Selain memungkinkan kontrol publik, lanjutnya, sikap transparan dalam menjelaskan sumber dana akan mendatangkan penilaian positif publik atas parpol yang bersangkutan. Sikap tersebut selanjutnya akan berimbas pada apresiasi dan pilihan publik. Jika tidak, "Orang bisa tidak percaya pada parpol, padahal instrumen berpolitik itu adalah partai," ujarnya.

"Partai perlu transparan ke publik, terutama urusan uang, sebab ini juga berkaitan dengan problem etika," kata Dede. Terkait jalur yang memungkinkan untuk menuntut keterbukaan parpol, publik atau civil society bisa memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

"Aksesnya bisa gunakan UU Parpol atau juga UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan untuk memperoleh informasi lembaga publik. Termasuk parpol, sebagai badan hukum, manakala diminta publik harus dibuka (sumber dananya)," tambah Dede.

Persoalan sumber pendanaan parpol itu dibahas terkait tema Diskusi Polemik, yakni "Bola Panas Nazaruddin". Permadi selaku mantan anggota Badan Kehormatan DPR menilai, mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang diduga terlibat penyuapan dalam proyek pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang adalah orang sakti yang ditakuti orang separtainya.

Salah satu dugaan yang disampaikan Permadi adalah karena Nazaruddin menjadi salah satu orang penting yang menjadi sumber dana bagi Partai Demokrat. Berdasarkan pernyataan Partai Demokrat, Nazaruddin saat ini berada di Singapura untuk menjalani pengobatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

    Nasional
    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Nasional
    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nasional
    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    Nasional
    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Nasional
    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Nasional
    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    Nasional
    Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Nasional
    Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Nasional
    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Nasional
    Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

    Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

    Nasional
    Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

    Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

    Nasional
    Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

    Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com