Fadjroel Rachman: Pedang SBY Tumpul

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Fadjroel Rachman menilai keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang membebastugaskan M Nazaruddin sebagai bendahara umum merupakan cermin kelemahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, jika ingin serius melakukan penegakan etika dan hukum, Nazaruddin seharusnya juga dikeluarkan dari DPR.

"Bahkan, kemarin, Marzuki Alie membuat pernyataan yang mengatakan Nazaruddin tetap Bendahara Fraksi Demokrat. Aneh kan? Jadi, dia dicabut hanya sebagai bendahara umum saja dan juga tidak dikeluarkan dari Partai Demokrat," ujar Fadjroel di Galeri Kafe, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (26/5/2011).

Fadjroel menambahkan, seharusnya Demokrat mencontoh beberapa kasus yang melibatkan kader partai politik lainnya. Salah satunya kasus yang menjerat kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Arifinto, yang kepergok menonton konten porno saat sidang paripurna berlangsung beberapa waktu lalu.

"Nah sekali ini kita puji PKS. Arifinto yang kasusnya seperseribu kali lebih kecil dari Nazaruddin sudah dikeluarkan dari DPR. Kenapa seperti itu? Karena ada konsistensi dari PKS yang antipornografi, lalu ada Arifinto yang mencoba-coba menyalahgunakan posisinya, dan akhirnya dia dikeluarkan. Mestinya Nazaruddin juga dikeluarkan dari DPR kalau SBY ingin serius menegakkan etika dan hukum di negeri ini," jelasnya. "Kalau seperti ini, saya teringat saat dia (SBY) bilang, 'Saya panglima pemberantasan korupsi' dalam kampanyenya dulu. Nah sekarang? Saya rasa pedangnya tumpul dalam kasus Nazaruddin," pungkasnya.

Seperti diberitakan, setelah sekitar dua minggu bekerja untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan Nazaruddin dalam kasus suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games, Senin (23/5/2011) lalu Dewan Kehormatan Partai Demokrat secara resmi memutuskan mencopot jabatan Nazaruddin sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat. Walaupun jabatan bendahara umum telah dicabut, Nazaruddin tetap menjadi wakil Partai Demokrat di DPR.