Keluarga Korban HAM Ingatkan Presiden

Kompas.com - 21/05/2011, 18:10 WIB
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com - Keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memperingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang amanat reformasi yang didengungkan 13 tahun lalu. Pemerintah harus segera menuntaskan penyelesaian hukum kasus-kasus pelanggaran HAM di akhir pemerintahan Orde Baru.

"Selama 13 tahun ini tak ada upaya yang cukup baik dari pemerintah untuk menjalankan amanat reformasi sehingga kami merasa perlu untuk mengingatkan, salah satunya penyelesaian pelanggaran hukum dan penegakan supremasi hukum," ungkap Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Yati Andriani dalam keterangan pers di kantornya, Sabtu (21/5/2011).

Pemerintah dinilai abai memenuhi amanat reformasi ini karena dalam sejumlah ketetapan MPR, seperti TAP MPR No V/MPR/2000 pasal 4 menyebutkan pemerintah harus menegakkan supremasi hukum. Langkah ini, dapat didahului dengan menyelesaikan berbagai kasus korupsi, kolusi dan nepotisme serta pelanggaran HAM.

Menurut Yati, di awal reformasi, pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, proses hukum bisa berjalan cepat. Tapi justru mandek ketika masuk ke dalam kepemimpinan SBY. "Hal ini menunjukkan di awal reformasi ini menjadi perhatian pemerintah. Tapi ternyata semakin lama, agenda ini semakin dilupakan. Pelupaan ini tak lepas dari ketidakjelasan pemerintahan sendiri dalam menyelesaikan pelanggaran HAM," tambahnya.

Ruyati, orang tua korban pelanggaran HAM Mei 1998 Eten Karyana mengatakan tak akan bosan mengingatkan pemerintah untuk segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang membuat putranya tewas. "Sampai sekarang SBY tak kelihatan mau menyelesaikan pelanggaran HAM. Berkas kami saat ini digantung di kejaksaan," katanya.

Sementara itu, Saiful, korban tragedi Tanjung Priok mengharapkan Presiden SBY mau dan mampu menuntaskan kasus-kasus pelanggaran masa lalu dalam sisa pemerintahannya yang tinggal tiga tahun lagi. Saiful berharap berkas kasus mereka tak digantung terlalu lama lagi di Kejaksaan Agung.

"Saya harap SBY mampu melakukan gebrakan, jangan takut ditinggalkan. Jangan hanya menjanjikan teori, tapi aplikasinya tidak ada. Kalau dia mau, penyelesaian bisa tuntas. Afrika Selatan saja bisa menyelesaikan persoalan HAM-nya dengan cepat," ungkapnya.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

Nasional
Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Nasional
Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Nasional
Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Nasional
PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

Nasional
Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Nasional
Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Nasional
Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Nasional
Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Nasional
Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X