Priyo: Motif LSM Itu Apa?

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Priyo Budi Santoso tidak terima dengan pernyataan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran yang menyatakan uang pulsa untuk anggota Dewan senilai Rp 14 juta per bulan dan Rp 20 juta setiap kali masa reses. Ia menuding LSM seakan gelap mata memberikan informasi tersebut kepada publik untuk merontokkan citra DPR.

"Bahasanya itu pulsa, enggak enak sekali, seakan-akan kita ngegosok-gosok voucer pulsa. Saya jadi bertanya balik, motif LSM itu apa? Seakan mereka gelap mata. Sebagian LSM, apakah mereka dalam rangka untuk merontokkan secara menyeluruh citra DPR atau apa," ujar Priyo di Gedung DPR, Jumat (13/5/2011).

Priyo mengatakan, ia lebih bisa menerima kritik-kritik tulus dari berbagai kalangan di luar LSM itu. Menurut dia, yang dilontarkan melalui data tersebut layaknya fitnah. "Kalau tujuannya menyebarkan fitnah, kan tidak baik. Selama ini kami kan hanya bertahan. Kami enggak bisa apa-apa, hanya bisa pasrah atau abai atau gunakan hak untuk tuntut. Kecuali itu (data Fitra) benar, tidak masalah. Sumbernya itu lho tidak jelas," papar Priyo.

Ia menyesalkan kerja Sekretariat Jenderal DPR di bidang humas yang dianggap tidak banyak menunjukkan kinerja yang berarti untuk melakukan klarifikasi terkait informasi keliru ataupun tudingan miring yang selalu disampaikan publik kepada wakil rakyatnya. "Setjen humas kita di sini seperti lumpuh," tandasnya.

Wakil ketua DPR lainnya, Anis Matta, juga membantah ada data itu. Menurut dia, anggota Dewan tidak pernah mendapat uang pulsa seperti yang dilansir Fitra, apalagi dengan jumlah sebesar itu. "Enggak sebesar itulah. Setengahnya saja tidak," katanya.

Berdasarkan pengolahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2010 dan 2011 yang dilakukannya, Fitra merilis bahwa setiap anggota DPR memperoleh tunjangan komunikasi untuk mengisi pulsa ponsel masing-masing sebesar Rp 14 juta setiap bulan. Selain itu, anggota DPR juga memperoleh tambahan dana sebesar Rp 20 juta sebagai tunjangan komunikasi setiap masa reses. Tercatat ada empat masa reses paripurna dan satu masa reses perorangan setiap tahun.

Anis meluruskan bahwa maksud Fitra tentang tunjangan pulsa tersebut adalah tunjangan komunikasi politik. Tidak spesifik disebutkan untuk tunjangan pulsa semata. Namun, politisi PKS ini menyambut baik masukan dari Fitra.