Priyo: Motif LSM Itu Apa?

Kompas.com - 14/05/2011, 08:01 WIB
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Priyo Budi Santoso tidak terima dengan pernyataan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran yang menyatakan uang pulsa untuk anggota Dewan senilai Rp 14 juta per bulan dan Rp 20 juta setiap kali masa reses. Ia menuding LSM seakan gelap mata memberikan informasi tersebut kepada publik untuk merontokkan citra DPR.

"Bahasanya itu pulsa, enggak enak sekali, seakan-akan kita ngegosok-gosok voucer pulsa. Saya jadi bertanya balik, motif LSM itu apa? Seakan mereka gelap mata. Sebagian LSM, apakah mereka dalam rangka untuk merontokkan secara menyeluruh citra DPR atau apa," ujar Priyo di Gedung DPR, Jumat (13/5/2011).

Priyo mengatakan, ia lebih bisa menerima kritik-kritik tulus dari berbagai kalangan di luar LSM itu. Menurut dia, yang dilontarkan melalui data tersebut layaknya fitnah. "Kalau tujuannya menyebarkan fitnah, kan tidak baik. Selama ini kami kan hanya bertahan. Kami enggak bisa apa-apa, hanya bisa pasrah atau abai atau gunakan hak untuk tuntut. Kecuali itu (data Fitra) benar, tidak masalah. Sumbernya itu lho tidak jelas," papar Priyo.

Ia menyesalkan kerja Sekretariat Jenderal DPR di bidang humas yang dianggap tidak banyak menunjukkan kinerja yang berarti untuk melakukan klarifikasi terkait informasi keliru ataupun tudingan miring yang selalu disampaikan publik kepada wakil rakyatnya. "Setjen humas kita di sini seperti lumpuh," tandasnya.

Wakil ketua DPR lainnya, Anis Matta, juga membantah ada data itu. Menurut dia, anggota Dewan tidak pernah mendapat uang pulsa seperti yang dilansir Fitra, apalagi dengan jumlah sebesar itu. "Enggak sebesar itulah. Setengahnya saja tidak," katanya.

Berdasarkan pengolahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2010 dan 2011 yang dilakukannya, Fitra merilis bahwa setiap anggota DPR memperoleh tunjangan komunikasi untuk mengisi pulsa ponsel masing-masing sebesar Rp 14 juta setiap bulan. Selain itu, anggota DPR juga memperoleh tambahan dana sebesar Rp 20 juta sebagai tunjangan komunikasi setiap masa reses. Tercatat ada empat masa reses paripurna dan satu masa reses perorangan setiap tahun.

Anis meluruskan bahwa maksud Fitra tentang tunjangan pulsa tersebut adalah tunjangan komunikasi politik. Tidak spesifik disebutkan untuk tunjangan pulsa semata. Namun, politisi PKS ini menyambut baik masukan dari Fitra.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

    117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

    Nasional
    Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

    Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

    [POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

    Nasional
    Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

    Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

    Nasional
    Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

    Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

    Nasional
    Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

    Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

    Nasional
    SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

    SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

    Nasional
    Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

    Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

    Nasional
    SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

    SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

    Nasional
    KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

    KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

    Nasional
    Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

    Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

    Nasional
    MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

    MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

    Nasional
    Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

    Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

    Nasional
    Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

    Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

    Nasional
    Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

    Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X