Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Barang Bukti Gayus Senilai Rp 95 Miliar

Kompas.com - 11/05/2011, 20:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Harta milik tersangka Gayus Halomoan Tambunan, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, yang dijadikan barang bukti dalam perkara gratifikasi dan pencucian uang sekitar Rp 95 miliar. Harta itu sisa dari seluruh harta yang diketahui pernah dimiliki Gayus senilai Rp 100 miliar.

"Tadi saya tanya kepada jaksa kira-kira berapa total hartanya (yang disita), dijawab sekitar Rp 95 miliar," ucap Dion Pongkor, penasihat hukum Gayus, kepada Kompas.com, Rabu (11/5/2011).

Dion menjelaskan, awalnya harta dalam bentuk dollar AS, dollar Singapura, rupiah, logam mulia, serta lembaran saham itu dititipkan di Bank Mandiri di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Namun, kata dia, saat pelimpahan tahap kedua, yakni tersangka berikut barang bukti, ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat hari ini, Bank Mandiri tak mau lagi menyimpan harta itu.

Akhirnya, kata Dion, harta itu dibawa ke Bank Indonesia (BI). Sebelum disimpan, harta dalam bentuk uang dihitung terlebih dulu oleh pihak BI. Setelah itu, Gayus dibawa ke Kejari Jakpus untuk pelimpahan tahap II. Dalam pelimpahan itu, 74 item barang bukti diserahkan penyidik Bareskrim Polri ke kejaksaan. Perwakilan dari BI dan Bank Mandiri ikut dalam pelimpahan.

Barang bukti yang diserahkan di antaranya berbagai sertifikat, rekening koran di beberapa bank, serta CPU yang berisi data pekerjaan sampingan Gayus saat bekerja di Direktorat Keberatan dan Banding di Ditjen Pajak.

Mudim Aristo, Kepala Kejari Jakpus, mengatakan, pihaknya telah membentuk tim jaksa penuntut umum untuk menangani kasus Gayus. Tim yang beranggota delapan jaksa itu diketuai Jaksa Uung A.

"Jaksanya dari Kejaksaan Agung, ditambah Kejari Jakarta Pusat. Kami secepatnya nyusun dakwaan. Nanti sidangnya di Pengadilan Tipikor," kata Mudim seusai acara pelimpahan.

Mudim menambahkan, Gayus dijerat Pasal 5 Ayat 2, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor serta Pasal 3 UU No 15/2002 tentang Pencucian Uang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com