Komputer Lama Teronggok di Atas Lemari

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Roy Suryo, mengaku terkejut saat awal menjadi anggota Dewan dengan pembelian seperangkat komputer merek Dell yang harganya lebih kurang Rp 11 juta sampai Rp 13 juta. Menurut dia, komputer tersebut tidak pernah diminta oleh anggota Dewan, tetapi disiapkan pihak kesekjenan DPR. Padahal, masih ada komputer lama yang  layak pakai.

"Komputer Dell itu, kan, mahal harganya. Meskipun kalau soal harga, saya cukup maklum harga proyek dan harga beli langsung itu pasti beda. Tetapi harusnya mahal-mahal gitu, tetap terukurlah tidak sampai mahal begitu (Rp 11 juta sampai Rp 13 juta). Menurut saya, komputer itu terlalu mewah untuk anggota DPR. Kemudian, penggunaan program-program yang nilainya maintenance-nya per tahun 1,8 miliar. Menurut saya, itu tidak layak, perlu dicek juga. Saat itu juga ada komputer lama. Waktu saya bilang mau pakai komputer lama, jawabannya silakan, tapi rawat sendiri. Ya saya pakai, tapi kalau teman yang lain, saya enggak tahu," kata Roy di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/5/2011).

Ketika ditanya data yang dimilikinya terkait proyek pengadaan konputer itu, ia enggan menyebutkannya. Alasannya, bukan bagian dari kewenangannya. Menurut dia, pihak BURT lebih tahu mengenai anggaran pembelian perangkat komputer tersebut. Roy menjelaskan, ia sempat melihat komputer-komputer lama keluaran tahun 2003 itu akhirnya hanya berada di atas lemari beberapa anggota DPR karena tidak mendapatkan perawatan.

"Ada yang saya lihat komputernya di atas lemari. Mungkin saja masih baik, ada juga yang monitornya sudah rusak. Ya jadinya yang lama terbuang begitu saja tidak dirawat karena sudah ada yang baru. Kami masuk langsung terima jadi komputer Dell itu," ujarnya.

Belum lagi, lanjutnya, Roy juga pernah menemukan jaringan Wifi dari komputer di DPR juga terdapat kebocoran sehingga virus menyebar di beberapa komputer. Padahal, selama ini jaringan di DPR sudah terjamin aman.

"Saya selama ini hanya diam saja karena kapasitas saya di sini bukan sebagai pakar IT, tetapi sebagai anggota DPR. Tapi, yang saya tahu, saya sudah hampir dua tahun ini praktis hampir tidak ada perkembangan berarti dari soal IT-nya. Saya pernah tanya dengan anggaran yang saya pernah dengar. Tetapi, saya tidak sebut angka anggarannya, masa bandwith saya terima cuma sedikit. Hari ini komplain, besoknya jadi cepat banget," kata Roy.

Ia meminta Setjen DPR transparan mengenai alokasi anggaran IT DPR. Jumlahnya sendiri, seperti dilansir sekretariat jenderal, mencapai Rp 10,6 miliar pada tahun 2011 ini.

"Jangan membuat seolah-olah kami makan uang rakyat. Saya siap kalau Sekjen DPR bilang, 'Ayo Mas, kita buka-bukaan soal sistem IT-nya'. Oke, dari sisi teknisnya saya mau, tapi kalau sisi biaya, bukan saya," tandas Roy.