Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Itu Hanya Imajinasi Pengacara

Kompas.com - 10/05/2011, 23:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman menyatakan bahwa pemberitaan terkait dugaan keterlibatan anggota DPR Fraksi Demokrat, yaitu Muhammad, Nazaruddin, dan Angelina Sondakh, dalam dugaan kasus suap Wisma Atlet hanya imajinasi dari mantan pengacara Rosa, Kamaruddin Simanjuntak. Menurutnya, Demokrat tetap menunggu hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kalau pengacara itu kan dari awal kami katakan tidak dijadikan referensi. Itu kan imajnasi-imajinasi analisis yang spekulatif. Itu hanya rumor yang biasa, yang tentu perlu kami tegaskan. Jadi sampai saat ini belum ada indikasi, apalagi bukti dan fakta hukum bahwa kader Partai Demokrat terlibat kasus itu," ujar Benny Kabur Harman di Gedung DPR, Selasa (10/5/2011).

Benny juga menduga, terdapat indikasi upaya untuk memecah belah Partai Demokrat oleh pihak luar. "Ada tangan-tangan yang tidak kelihatan untuk mengubrak-abrik Demokrat," imbuhnya. Namun, Benny tidak menjelaskan pihak mana di belakang Kamaruddin yang ingin menjatuhkan keutuhan Demokrat.

Oleh karena itu, untuk menyelidiki kasus dugaan suap ini, rencananya Demokrat akan membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus itu. Namun, rencana itu baru akan dibahas lebih lanjut dalam internal partai.

"Saya sampaikan pada tahapan ini, inilah perkembangannya bahwa besok atau malam ini akan dibentuk apa yang dikatakan tim pencari fakta, tentunya nanti akan kita undang lagi jika jadi terbentuk. Sampai saat ini situasinya masih seperti ini, ini hanya pernyataan yang dilontarkan berdasarkan imajinasi semata," jelasnya.

Sementara Nazaruddin, yang selama ini diduga menerima fee 13 persen dalam suap pembangunan Wisma Atlet itu, menyatakan, ia tidak ingin hanya mendengar dugaan-dugaan, tetapi fakta hukum yang pasti terkait isu yang beredar tersebut. "Ini kan semua 'kata-katanya' (pernyataan Kamaruddin), tapi fakta hukum kan tidak bisa 'katanya'. Jadi itu penjelasan saya, kita kembalikan ke fakta hukum dan biarkan KPK bekerja dengan baik tanpa ada intervensi dari siapa pun biar jelas nanti semua," tandas Nazaruddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com